RAGAM RB - Tekanan terhadap struktur anggaran di Bandung mulai terasa seiring meningkatnya porsi belanja pegawai yang kini mendekati batas maksimal. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Bandung agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyebut komposisi belanja pegawai saat ini sudah berada di angka 29 persen dari total anggaran. Meski masih di bawah ambang batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Secara aturan masih aman, tapi ruangnya sudah sangat sempit. Karena itu, efisiensi harus terus dilakukan dan yang paling penting adalah peningkatan produktivitas kinerja pegawai,” ujar Asep.

Ia menekankan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pegawai harus sebanding dengan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. Produktivitas aparatur menjadi faktor utama agar anggaran tersebut benar-benar berdampak.

Menurutnya, peningkatan kinerja harus tercermin dalam pelayanan yang lebih cepat, tepat, serta inovatif. Tanpa itu, beban belanja pegawai justru berpotensi membebani keuangan daerah tanpa memberikan hasil optimal.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor. Dunia pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan kebutuhan guru yang belum terpenuhi secara ideal.

“Kami menerima laporan bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Di beberapa instansi juga sama. Ini jadi tantangan, karena di satu sisi ada pembatasan belanja pegawai, tapi di sisi lain kebutuhan di lapangan nyata,” ungkapnya.

Untuk mengatasi dilema tersebut, Asep mendorong pemerintah kota mengambil langkah strategis yang tidak semata mengandalkan penambahan pegawai. Ia menyarankan pendekatan yang lebih adaptif, seperti redistribusi tenaga kerja, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi.

“Harus ada solusi kreatif. Tidak bisa hanya menambah pegawai, tapi juga bagaimana memaksimalkan yang ada. Digitalisasi layanan misalnya, bisa jadi salah satu jawaban,” tambahnya.

Selain fokus pada pengendalian belanja, DPRD juga menekankan pentingnya memperkuat sisi pendapatan daerah. Dalam hal ini, sektor pariwisata dinilai sebagai potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Asep menilai, daya tarik Bandung sebagai destinasi wisata tidak diragukan lagi. Aktivitas wisata yang tinggi, terutama pada akhir pekan, seharusnya mampu menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Potensi wisata Bandung itu luar biasa. Setiap akhir pekan saja kita lihat sendiri, kota ini dipadati wisatawan. Ini peluang besar untuk meningkatkan PAD,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran wisatawan memberikan efek berantai bagi perekonomian. Mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM, semuanya ikut bergerak dan berkontribusi pada penerimaan daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tidak membebani masyarakat lokal. Pendekatan yang diambil harus berfokus pada optimalisasi aktivitas ekonomi dari para wisatawan.

“Konsepnya bukan menambah beban masyarakat, tapi memanfaatkan pergerakan ekonomi yang sudah ada. Wisatawan datang, mereka belanja, menginap, makan—di situlah sumber PAD yang harus dimaksimalkan,” jelasnya.

Ia juga mendorong inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata, termasuk penataan destinasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan promosi berbasis digital.

Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, DPRD berharap pemerintah kota mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Efisiensi, produktivitas, dan inovasi menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berjalan tanpa melampaui batas anggaran.

“Intinya bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa tetap memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” pungkas Asep.***