RAGAM RB - Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah.

Pansus 21 menilai, pengelolaan aset pemerintah tidak cukup hanya mengedepankan kelengkapan administrasi.

Lebih dari itu, diperlukan pembenahan menyeluruh agar seluruh aset milik Pemerintah Kota Bandung memiliki kejelasan status hukum, terdata dengan baik, serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menyoroti sejumlah persoalan yang masih membayangi pengelolaan aset daerah.

Mulai dari kewajiban pembayaran sewa yang belum terselesaikan, aset yang belum memberikan nilai ekonomi, hingga kemungkinan munculnya sengketa dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan regulasi baru. Sebab, tanpa sistem pengelolaan dan pengawasan yang kuat, aset pemerintah berisiko tidak terurus, kehilangan potensi manfaat, bahkan memicu persoalan hukum pada masa mendatang.

Pembenahan juga perlu mencakup proses inventarisasi, penertiban dokumen kepemilikan, kepastian legalitas tanah dan bangunan, serta mekanisme pemanfaatan dan pengawasan aset. Dengan demikian, setiap aset pemerintah dapat diketahui status, kondisi, dan potensi penggunaannya secara jelas.

Pansus 21 berharap Raperda BMD nantinya mampu menjadi landasan untuk meningkatkan produktivitas aset daerah. Barang milik pemerintah yang memiliki potensi komersial dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di sisi lain, aset yang berkaitan dengan fasilitas dan kebutuhan publik harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Melalui regulasi yang lebih kuat, DPRD Kota Bandung berharap kekayaan daerah tidak hanya tercatat sebagai inventaris pemerintah, tetapi juga dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata.

Sebab, keberhasilan pengelolaan aset daerah pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya barang yang dimiliki pemerintah, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kota Bandung.***