RAGAM RB - Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kota Bandung perlu dibenahi secara menyeluruh agar kekayaan daerah tidak sekadar tercatat dalam dokumen administrasi, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Rendiana, penyusunan regulasi baru harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki berbagai persoalan pengelolaan aset yang selama ini masih membutuhkan perhatian. Mulai dari pendataan, kepastian hukum kepemilikan, pengawasan, hingga pemanfaatan aset agar lebih produktif.

“Urgensi Raperda ini bukan hanya soal memperbarui aturan. Kita ingin memastikan seluruh aset Kota Bandung benar-benar terdata, terlindungi secara hukum, dan dimanfaatkan secara optimal. Karena pada prinsipnya, aset daerah merupakan kekayaan masyarakat yang harus dijaga bersama,” ujar Rendiana.

Politisi Partai NasDem itu mengungkapkan, salah satu hal mendasar yang perlu dibenahi adalah memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah memiliki data yang akurat dan status kepemilikan yang jelas.

Persoalan tanah dan bangunan yang belum memiliki kepastian hukum, pemanfaatan aset yang belum maksimal, hingga potensi pendapatan yang belum tergarap dinilai harus menjadi bagian penting dalam pembahasan Raperda tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan persoalan pembayaran sewa yang menunggak, pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset, serta langkah perlindungan terhadap kekayaan daerah dari ancaman sengketa hukum.

“Kita harus bisa memastikan aset apa saja yang dimiliki pemerintah, di mana lokasinya, siapa yang menggunakan, bagaimana status hukumnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi daerah. Jangan sampai pemerintah memiliki banyak aset, tetapi tidak mengetahui secara pasti potensi maupun kondisi pemanfaatannya,” tegasnya.

Rendiana mengingatkan, aset pemerintah yang tidak dikelola secara optimal dapat menimbulkan persoalan berlapis. Selain kehilangan peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah juga berpotensi mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk aset yang tidak memberikan manfaat sebanding.

Karena itu, pembenahan tata kelola aset perlu berjalan beriringan dengan evaluasi perencanaan pengadaan barang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menilai, pemerintah harus terlebih dahulu mengoptimalkan barang dan fasilitas yang sudah dimiliki sebelum memutuskan melakukan pengadaan baru.

“Jangan sampai setiap tahun kita terus menganggarkan pengadaan aset baru, sementara aset yang sudah dimiliki justru belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini yang harus kita benahi, agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rendiana berharap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih kuat, khususnya dalam hal inventarisasi, pengawasan, perlindungan hukum, serta pemanfaatan aset.

Baginya, keberhasilan pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kelengkapan dokumen dan tertibnya pencatatan. Hasil akhirnya harus bisa dirasakan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Aset yang memiliki potensi ekonomi harus mampu memberikan kontribusi terhadap PAD. Sementara aset yang diperuntukkan bagi kepentingan publik harus benar-benar memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Rendiana berharap regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi penyempurnaan aturan, tetapi juga menjadi landasan untuk menghadirkan perubahan nyata dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Ia ingin setiap aset yang dimiliki Pemkot Bandung mempunyai kejelasan status, fungsi, dan manfaat, sehingga kekayaan daerah dapat memberikan dampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

“Harapan saya sederhana, Perda ini jangan hanya menghasilkan tertib administrasi di atas kertas, tetapi benar-benar membawa perubahan. Aset Kota Bandung adalah kekayaan masyarakat Kota Bandung. Jangan sampai asetnya ada, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.***