RAGAM RB - Insiden longsornya tumpukan sampah di TPST Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang merenggut empat korban jiwa menjadi alarm keras bagi daerah lain, termasuk Kota Bandung, untuk segera melakukan pembenahan serius dalam sistem pengelolaan sampah.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, menyampaikan rasa duka atas kejadian tersebut. Ia berharap para korban mendapatkan tempat terbaik, sementara keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi musibah.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Semoga para korban mendapat ketenangan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujar Eko, Senin (9/3/2026).

Menurut Eko, tragedi di Bantargebang tidak bisa dianggap sebagai persoalan daerah tertentu saja. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh daerah agar lebih waspada terhadap potensi risiko serupa.

Ia menilai Kota Bandung masih dihadapkan pada persoalan mendasar terkait pengelolaan sampah. Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti dinilai masih tinggi, sementara produksi sampah terus meningkat setiap harinya.

Sistem yang masih berfokus pada penumpukan di tempat pembuangan akhir dianggap tidak lagi relevan dalam jangka panjang dan berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan.

“Bantargebang harus menjadi momentum bagi kita untuk berbenah. Jangan sampai Kota Bandung menunggu tragedi serupa baru bergerak,” katanya.

Fraksi PKS, kata Eko, mendukung program GASLAH sebagai salah satu langkah awal yang positif. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih perlu diperkuat agar memberikan dampak nyata.

Ia menyoroti kondisi sampah yang masih bercampur antara organik dan anorganik sebagai indikasi bahwa program tersebut belum berjalan secara optimal.

“Kami mendukung GASLAH, tetapi program ini membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi para petugas. Tanpa standar kerja yang terukur, hasilnya akan sulit maksimal,” ujarnya.

Selain perbaikan sistem, edukasi masyarakat juga dinilai menjadi faktor kunci. Penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus terus digalakkan agar masyarakat terbiasa memilah sampah sejak dari sumbernya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung turut mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera menjadi perhatian pemerintah daerah.

Langkah pertama adalah memperkuat kebijakan pengurangan sampah dari sumber, termasuk mendorong pemilahan sampah di tingkat lingkungan RW dengan regulasi yang jelas, SOP yang terstandar, serta sosialisasi berkelanjutan.

Kedua, mempercepat penggunaan teknologi pengolahan sampah baik di tingkat kota maupun kawasan, guna mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.

Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada, mulai dari infrastruktur, tata kelola hingga kebijakan, sebagai dasar pembenahan yang lebih sistematis.

Keempat, mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah secara terpadu. Eko menilai sampah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai limbah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Jika dikelola secara benar, sampah bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekaligus mendorong perekonomian Kota Bandung,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal isu pengelolaan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD.

“Sampah adalah ujian bagi kepemimpinan sebuah kota. Kami di Fraksi PKS memilih untuk tidak diam dan akan terus mendorong perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung,” pungkasnya.***