Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Mochamad Ulan Surlan.(Ist)
RAGAM RB - Kebijakan jam malam bagi pelajar di Bandung kembali menjadi sorotan. Program yang sebelumnya digadang-gadang mampu menekan aktivitas negatif remaja, kini dinilai mulai kehilangan efektivitas karena implementasinya yang melemah di lapangan.
Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Mochamad Ulan Surlan, menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut berkurangnya pengawasan berpotensi meningkatkan risiko kenakalan remaja, terutama pada malam hari.
“Di awal program, pengawasan jam malam ini berjalan cukup efektif karena ada kontrol yang jelas. Namun sekarang, implementasinya seolah menghilang dan tidak lagi terasa di masyarakat,” ujar Ulan, Senin (13/04/2026).
Dikaitkan dengan Kasus Kekerasan
Ulan menilai melemahnya pengawasan bisa berdampak serius, termasuk meningkatnya potensi konflik antar pelajar. Ia bahkan mengaitkan kondisi ini dengan sejumlah kasus kekerasan remaja yang terjadi belakangan, termasuk insiden fatal yang merenggut nyawa pelajar akibat dugaan tawuran.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
“Peristiwa ini harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Ketika pengawasan melemah, anak-anak menjadi lebih rentan terlibat dalam aktivitas berbahaya, bahkan hingga merenggut nyawa,” tegas pria yang akrab disapa Om Ulan.
Sebagai anggota Komisi I, ia menilai pemerintah kota belum konsisten dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, termasuk koordinasi lintas instansi dan penegakan aturan di lapangan.
“Pemerintah kota harus hadir secara konsisten. Jangan sampai sebuah program hanya kuat di awal, lalu melemah seiring waktu. Ini menyangkut keselamatan generasi muda kita,” katanya.
Perlu Peran Semua Pihak
Lebih lanjut, Ulan menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan jam malam tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia mendorong keterlibatan aktif berbagai elemen, mulai dari aparat kewilayahan, sekolah, hingga orang tua.
“Sinergi semua pihak sangat penting. Aparat di tingkat kelurahan, sekolah, hingga keluarga harus ikut mengawasi aktivitas pelajar, terutama di luar jam belajar,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya kejelasan aturan, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggar, agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi formalitas.
“Kalau kebijakan ini dianggap penting, maka harus ditegakkan secara konsisten. Harus jelas siapa yang mengawasi, bagaimana pola pengawasannya, dan apa konsekuensi bagi yang melanggar,” tegasnya.
Ulan mengingatkan, tanpa langkah konkret, potensi kasus serupa akan terus berulang. Ia menekankan bahwa keselamatan pelajar harus menjadi prioritas utama melalui kebijakan yang konsisten dan pengawasan nyata.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy
