Anggota DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan SE. (Ist)
RAGAM RB - Komitmen memperluas akses layanan kesehatan bagi warga terus ditegaskan Aswan Asep Wawan.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu di Bandung.
Dorongan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, aparatur kewilayahan, hingga pimpinan rumah sakit negeri dan swasta.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program UHC.
Dalam pembahasan tersebut, Aswan mengungkapkan bahwa anggaran awal program UHC saat ini berada di kisaran Rp125 miliar. N
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
amun, angka tersebut dinilai belum mencukupi sehingga akan diajukan penambahan pada APBD Perubahan agar mencapai sekitar Rp300 miliar sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Program ini sangat penting karena menyasar warga Kota Bandung yang belum memiliki BPJS Kesehatan, sehingga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema UHC dirancang untuk memangkas hambatan akses layanan kesehatan. Warga cukup menunjukkan KTP Kota Bandung untuk memperoleh pelayanan medis, tanpa harus terkendala status kepesertaan BPJS.
Menurutnya, implementasi program ini juga didukung sikap kooperatif dari berbagai rumah sakit. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya penolakan terhadap pasien dari kalangan kurang mampu.
“Kami minta semua pihak, termasuk lurah dan camat, untuk tidak mempersulit warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Prinsipnya, tidak boleh ada warga yang sakit tapi tidak terlayani,” tegasnya.
Meski begitu, Aswan mengakui masih terdapat kendala administratif, salah satunya terkait penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di sejumlah wilayah, proses ini masih menemui hambatan meskipun regulasi memperbolehkannya.
“Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai alasan administratif justru menghambat warga untuk berobat,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program UHC secara maksimal. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat sebagai pintu masuk layanan.
Dalam forum yang dihadiri ratusan peserta tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi dan menyederhanakan birokrasi agar layanan kesehatan bisa diakses dengan cepat dan merata.
Aswan menegaskan, berbagai kondisi kesehatan, mulai dari persalinan hingga penyakit berat seperti jantung, harus mendapatkan penanganan tanpa perbedaan perlakuan.
“Pelayanan kesehatan harus setara. Tidak boleh ada perbedaan antara pasien umum dan pasien UHC. Ini komitmen yang terus kami kawal,” pungkasnya.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy
