Anggota Pansus 11, Hj. Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.M. (Ist)
<b>RAGAM RBCOM - b>Dalam upaya memperkuat arah pembangunan jangka panjang, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 11 kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Keluarga (GDPK) Bandung 2025–2045.
Namun, menurut Anggota Pansus 11, Hj. Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.M., terdapat koreksi penting terkait penamaan dokumen tersebut. Ia menilai istilah yang lebih tepat bukan pembangunan keluarga, melainkan pembangunan kependudukan.
“Dalam rapat Pansus kemarin, ada koreksi dari Kabag Hukum. Jadi, bukan Grand Design Pembangunan Keluarga, tetapi Grand Design Pembangunan Kependudukan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Siti menjelaskan, perubahan istilah tersebut bukan hanya soal redaksi, melainkan juga menyangkut arah dan substansi kebijakan. Grand Design ini, kata dia, harus menjadi panduan strategis yang menunjukkan arah pembangunan kependudukan secara menyeluruh.
“Kalau mengacu pada judul, harus terlihat sebagai peta jalan. Ini arahnya ke mana, apa pertimbangannya, langkah apa yang dilakukan, dan apa dasarnya. Selama ini baru banyak data yang disajikan, tapi itu penting sebagai dasar kebijakan untuk menyusun grand desain ini,” ungkapnya.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
Menurutnya, Raperda ini memegang peran penting karena menggambarkan kondisi dan dinamika kependudukan di Kota Bandung, sekaligus merumuskan langkah-langkah untuk menjawab tantangan masa depan.
“Pemerintah perlu merancang grand design pembangunan kependudukan yang mampu menghadirkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga. Karena berbicara soal kependudukan, itu mencakup banyak sektor,” jelasnya.
Siti juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pembangunan kependudukan agar kebijakan yang lahir benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kenyamanan bisa hadir dari sisi ekonomi, kesejahteraan, hingga lingkungan dan infrastruktur yang memadai dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Grand desain ini nanti menjadi panduan pembangunan jangka panjang bagi Kota Bandung,” imbuhnya.
Ia menambahkan, Grand Design Pembangunan Kependudukan nantinya diharapkan mampu menjadi arah strategis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lintas sektor—mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga tata ruang.
“Grand desain ini penting untuk menjadi peta jalan pembangunan kependudukan ke depan, agar setiap kebijakan yang diambil punya arah yang jelas untuk mencapai keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan warga Bandung,” ujarnya.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy
