RAGAM RB - Akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat perkotaan.

Di tengah pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tantangan kesehatan, Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD terus mendorong penguatan sistem pelayanan kesehatan agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala faktor ekonomi.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., saat menjadi narasumber pada kegiatan Loka Karya Mini (Lokmin) Bidang Kesehatan bertema Pelayanan Kesehatan Gratis yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Gedebage, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Iman, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara. Karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sementara pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas dan sistem pelayanan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa konsep layanan kesehatan gratis tidak boleh diartikan sebagai pelayanan dengan kualitas yang rendah. Sebaliknya, layanan tersebut harus tetap mengedepankan mutu, kecepatan, kenyamanan, serta keberlanjutan pelayanan.

"Kami memandang bahwa pelayanan kesehatan gratis bukan berarti pelayanan yang seadanya. Yang harus diwujudkan adalah pelayanan yang mudah diakses, cepat, bermutu, ramah kepada masyarakat, transparan, dan berkelanjutan sehingga tidak ada warga yang terhambat memperoleh layanan kesehatan hanya karena faktor ekonomi," ujarnya.

Iman menjelaskan, Kota Bandung saat ini menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Selain tingginya laju pertumbuhan penduduk dan mobilitas masyarakat, berbagai persoalan kesehatan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, stunting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, hingga kesehatan jiwa membutuhkan perhatian yang semakin serius.

Di sisi lain, kesenjangan akses pelayanan kesehatan juga masih menjadi tantangan yang harus terus diperbaiki, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan kawasan permukiman secara cepat.

Kawasan Gedebage menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Sebagai daerah pengembangan strategis Kota Bandung, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kesehatan dinilai harus terus ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Iman menilai penguatan layanan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga melalui pendekatan promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan keluarga, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi, skrining penyakit, hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Selain itu, keberadaan puskesmas, klinik, dan rumah sakit perlu terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Menurutnya, puskesmas memiliki posisi penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat dan deteksi dini berbagai penyakit.

Sementara kecamatan dan kelurahan berperan dalam memperkuat integrasi data sosial dan kesehatan yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

Namun demikian, Iman mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terwujud secara berkelanjutan.

"Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah saja. Namun diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas antara DPRD, Pemerintah Kota Bandung, tenaga kesehatan, kecamatan dan kelurahan, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas," katanya.

Sebagai lembaga legislatif yang membidangi kesejahteraan rakyat, Komisi IV DPRD Kota Bandung juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan kesehatan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Penguatan kapasitas puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan, perluasan akses bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, hingga digitalisasi layanan kesehatan menjadi bagian dari agenda yang terus didorong guna menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung.***