RAGAM RB - Ketua terpilih DPD PERBASI Jawa Barat, Epriyanto, angkat bicara menanggapi dinamika organisasi yang tengah memanas.

Polemik ini dipicu oleh surat DPP PERBASI tertanggal 10 April yang menginstruksikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ulang serta pembentukan caretaker kepengurusan.

Dalam forum terbuka bersama awak media, Epriyanto menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menyelesaikan kemelut ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi bola basket di Jawa Barat.

“Forum ini kami buka seluas-luasnya agar tidak ada ruang spekulasi. Semua harus terang, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Epriyanto.

Epriyanto menilai setiap kebijakan strategis organisasi seharusnya berpijak pada aturan yang jelas guna menghindari preseden buruk di masa depan.

Ia secara khusus menyoroti pembentukan caretaker yang dinilai sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan.

“Sebagai ketua terpilih, saya sudah menyampaikan penolakan terhadap caretaker dan juga permintaan musda ulang,” katanya.

Merespons kebijakan tersebut, Epriyanto mengungkapkan telah melayangkan surat penolakan resmi, baik terhadap pembentukan caretaker maupun rencana Musda ulang.

Ia pun menegaskan tidak akan tinggal diam jika keberatannya diabaikan.

“Semua dibuat sangat cepat, sehingga ruang untuk berpikir secara komprehensif menjadi terbatas. Kalau penolakan ini tidak diterima, saya akan membawa persoalan ini ke arbitrase keolahragaan,” tegasnya.

Meski organisasi tengah dilanda konflik internal, Epriyanto menjamin bahwa persiapan cabang olahraga bola basket untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat tetap berjalan sesuai jadwal.

Oleh karenanya para atlet dan pengurus daerah tidak perlu khawatir akan dampak dari polemik ini.

“Untuk Porprov, semua sudah selesai. Tinggal pelaksanaan saja, tidak ada yang terganggu,” kata dia.***