RAGAM RB - Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menduduki jabatan strategis menjadi salah satu isu yang didorong dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bandung.
Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung menilai, kesetaraan gender perlu diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan ruang dan peluang setara bagi setiap kelompok masyarakat, terutama perempuan, untuk berkontribusi dalam pembangunan.
Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, menegaskan bahwa regulasi PUG diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan sekaligus mendorong terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Ia menjelaskan, cakupan pengarusutamaan gender tidak terbatas pada persoalan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus memastikan kebutuhan anak-anak, lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas turut diperhitungkan dalam setiap proses pembangunan.
“Raperda PUG ini berbicara tentang bagaimana perempuan bisa memperoleh kesempatan yang setara, termasuk untuk menempati posisi-posisi strategis, khususnya di Kota Bandung,” ujar Indri.
Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)
Menurutnya, penerapan prinsip pengarusutamaan gender memiliki keterkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kondisi berbeda.
Indri juga menyoroti pentingnya menghadirkan perhatian yang lebih serius terhadap perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Sebab, komitmen untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok tersebut belum sepenuhnya merata di setiap daerah.
Karena itu, ia berharap pembahasan Raperda PUG dapat menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun sistem kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak berhenti pada aturan tertulis, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai program pembangunan.
Meski demikian, proses pembahasan regulasi tersebut diakui memiliki tantangan tersendiri. Pansus 19 DPRD Kota Bandung harus bekerja dengan waktu yang relatif terbatas karena diberikan tenggat sekitar satu bulan untuk merampungkan pembahasan Raperda PUG.
Di tengah keterbatasan tersebut, Indri menyampaikan apresiasinya terhadap semakin terbukanya ruang bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam berbagai sektor kehidupan, baik di lingkungan pemerintahan maupun bidang lainnya.
Ia berpandangan, perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi, tanpa perlu mengesampingkan identitas maupun fitrah sebagai perempuan.
“Perempuan sekarang sudah diberikan ruang yang luar biasa untuk berperan aktif dalam berbagai hal. Kita bisa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, tanpa harus meninggalkan fitrah kita sebagai perempuan,” tuturnya.
Indri berharap, keberadaan Raperda Pengarusutamaan Gender nantinya mampu menghadirkan perubahan nyata di Kota Bandung. Kesetaraan gender, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan akses, kesempatan, serta manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat.***
Follow Berita Republik Bobotoh di Google News
Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy
Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani. (Ist)