Toni Wijaya Sebut Raperda Aset Penting untuk Perkuat Tata Kelola Barang Milik Daerah

Toni Wijaya Sebut Raperda Aset Penting untuk Perkuat Tata Kelola Barang Milik Daerah Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya. (Ist)

RBCOM - Penataan aset milik Pemerintah Kota Bandung menjadi salah satu pekerjaan penting yang tengah mendapat perhatian DPRD Kota Bandung.

Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk memastikan setiap aset tercatat, terpelihara, dan dimanfaatkan secara maksimal.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menilai keberadaan aset daerah bukan sekadar persoalan administrasi atau pencatatan inventaris.

Lebih dari itu, barang milik daerah memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, Toni memastikan proses pembahasan regulasi yang kini ditangani Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung terus mendapatkan pengawasannya. Ia bahkan turut mengikuti sejumlah agenda pembahasan hingga konsultasi dengan pemerintah pusat.

Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)


“Saya selalu mengawal dan hadir dalam beberapa kali rapat, termasuk konsultasi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi perhatian serius karena barang milik daerah perlu dioptimalkan, baik dari sisi penggunaan maupun pemanfaatannya,” kata Toni.

Menurutnya, pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) harus berorientasi pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan penerapan prinsip tersebut, aset yang dimiliki Pemkot Bandung diharapkan tidak hanya menjadi daftar inventaris, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang secara khusus menjadi perhatian Toni adalah aspek perlindungan dan pemeliharaan aset.

Ia menilai kepastian administrasi kepemilikan harus menjadi prioritas agar seluruh barang milik pemerintah daerah memiliki dokumen legal yang jelas dan tercatat atas nama Pemkot Bandung.

“Saya menitipkan agar dalam Raperda ini diperhatikan aspek pengamanan dan pemeliharaan, khususnya pengamanan administratif. Ini penting untuk memastikan kelengkapan bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kota Bandung,” jelasnya.

Toni juga mengingatkan bahwa pembaruan aturan tersebut jangan sampai berhenti pada penyusunan regulasi semata. Raperda ini harus mampu menjawab berbagai persoalan nyata dalam pengelolaan aset yang selama ini belum tertangani secara maksimal.

Untuk mewujudkannya, inventarisasi menyeluruh perlu dilakukan agar keberadaan, kondisi, hingga status hukum setiap aset dapat diketahui secara pasti. Pengelolaan secara profesional juga dibutuhkan sehingga tidak ada aset daerah yang terbengkalai atau tidak jelas pemanfaatannya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah upaya menekan potensi persoalan administrasi maupun pengelolaan aset yang selama ini tercatat sebagai catatan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Toni menegaskan, keberadaan peraturan daerah harus benar-benar diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Jangan sampai regulasi yang telah disusun hanya menjadi dokumen formal tanpa perubahan nyata dalam praktik pengelolaan aset.

“Perda Harus Ditegakan Jangan Hanya Aturan Tertulis Saja atau Tumpukan Berkas di Meja “

Ia berharap pembaruan regulasi dapat menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih tertib, akurat, dan terbuka. Dengan begitu, proses pengawasan serta pertanggungjawaban atas penggunaan aset milik pemerintah daerah bisa berjalan lebih baik.

“Harapan saya, melalui pembaruan regulasi ini, berbagai persoalan aset yang selama ini menjadi catatan atau temuan BPK bisa diminimalkan. Kita ingin pengelolaannya lebih akurat, efektif, tertib, dan transparan,” ungkapnya.

Toni pun berharap Pansus 21 DPRD Kota Bandung dapat merampungkan pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan.

Baginya, regulasi yang komprehensif harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki.

“Mudah-mudahan Pansus 21 bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita berharap Raperda ini nantinya benar-benar menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola barang milik daerah di Kota Bandung,” pungkasnya.***

Follow Berita Republik Bobotoh di Google News

Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy

Memuat Terkini...