Pansus 19 DPRD Bandung Bedah Raperda Gender, Ada Hal Penting yang Ingin Diluruskan ke Masyarakat

Pansus 19 DPRD Bandung Bedah Raperda Gender, Ada Hal Penting yang Ingin Diluruskan ke Masyarakat Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si, S.H. (Ist)

RAGAM RB - Penyusunan regulasi mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bandung memasuki tahap pendalaman substansi.

Panitia Khusus (Pansus) 19 DPRD Kota Bandung kini mencermati setiap bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman ketika diterapkan nantinya.

Pembahasan tidak hanya menyangkut ketepatan rumusan hukum, tetapi juga bagaimana konsep pengarusutamaan gender dapat dimengerti secara benar oleh masyarakat luas.

Anggota Pansus 19 DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si, S.H., menjelaskan bahwa saat ini pembahasan masih diarahkan pada penelaahan naskah akademik bersama tim penyusun. Tahapan tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai istilah dan konsep yang menjadi dasar pembentukan regulasi.

Menurut Iman, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemahaman masyarakat mengenai istilah gender. Sebab, konsep tersebut masih sering disamakan dengan jenis kelamin, meskipun keduanya mempunyai makna yang berbeda.

Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)


“Kalau jenis kelamin berbicara tentang aspek biologis laki-laki dan perempuan, gender lebih berkaitan dengan konstruksi sosial dan budaya,”ujar Iman.

Ia menerangkan bahwa pengarusutamaan gender sejatinya merupakan pendekatan dalam pembangunan untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Prinsip tersebut mencakup akses terhadap layanan, peluang berpartisipasi, hingga pemerataan manfaat dari berbagai program pembangunan.

Dengan demikian, penerapan PUG tidak boleh terbatas pada satu bidang pemerintahan. Prinsip kesetaraan perlu menjadi bagian dari perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Iman menilai perbedaan pemahaman antara perspektif akademis dan pandangan yang berkembang di masyarakat perlu dijembatani. Sosialisasi dan penjelasan yang menyeluruh menjadi penting agar substansi Raperda tidak disalahartikan dan tujuan pembentukannya dapat diterima secara luas.

“Jangan sampai ada kesenjangan informasi, kesenjangan pelayanan, maupun ketimpangan dalam menerima manfaat pembangunan. Seluruh warga Kota Bandung berhak memperoleh pelayanan secara inklusif tanpa memandang latar belakangnya,” katanya.

Lebih lanjut, Iman menyebutkan bahwa meskipun kebijakan PUG ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan tetap menjadi perhatian penting dalam implementasinya.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis sebagai salah satu perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender tidak bisa hanya dibebankan kepada DP3A. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus ikut memasukkan prinsip PUG ke dalam program kerja dan kebijakan masing-masing.

Partisipasi masyarakat juga dinilai menjadi unsur penting agar pelaksanaan regulasi nantinya berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Untuk memperkuat materi Raperda, Pansus 19 membuka kesempatan bagi masyarakat maupun lembaga terkait untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran selama proses pembahasan.

Iman mengatakan, pihaknya juga siap menggelar rapat dengar pendapat apabila diperlukan. Melalui forum tersebut, Pansus dapat berdiskusi dengan pihak-pihak terkait sekaligus menghimpun aspirasi sebagai bahan penyempurnaan regulasi.

Ia berharap hasil akhir pembahasan tidak hanya memenuhi aspek akademis dan landasan hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Bandung.

Pansus 19 sendiri menargetkan pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender dapat diselesaikan pada akhir November mendatang.

Jika nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, regulasi ini diharapkan menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam membangun sistem pembangunan yang lebih inklusif.

Dengan begitu, seluruh warga memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh informasi, mengakses pelayanan, serta menikmati hasil pembangunan tanpa adanya ketimpangan.***

Follow Berita Republik Bobotoh di Google News

Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy

Memuat Terkini...