republikbobotoh- ragam

Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung Keluarkan 275 Rekomendasi, Ketimpangan Ekonomi hingga Belanja Daerah Jadi Sorotan

RAGAM RBCOM - DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2025 menyampaikan berbagai evaluasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Anggota Pansus LKPJ, Susanto Triyogo, menegaskan pembahasan LKPJ seharusnya tidak sekadar berfokus pada capaian angka anggaran maupun output program pemerintah. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pembangunan adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari angka makro yang terlihat baik di atas kertas. Yang paling penting adalah apakah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” ujarnya. Dalam pembahasannya, DPRD menyoroti tingginya Koefisien Gini Kota Bandung yang berada di angka 0,420. Angka tersebut dinilai menunjukkan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. APBD Diminta Lebih Tepat Sasaran Pansus LKPJ juga menekankan pentingnya strategi “financial engineering” yang inovatif dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai dapat dilakukan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan investasi, hingga pembenahan pengelolaan BUMD agar lebih profesional dan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, DPRD menilai pola belanja daerah masih terlalu banyak terserap untuk kebutuhan administratif rutin dan belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan berbasis hasil atau result oriented government. “Kami mendorong agar APBD tidak hanya habis untuk rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Kang Susanto. DPRD meminta Pemerintah Kota Bandung melakukan realokasi anggaran ke program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta mendukung target RPJMD. Reformasi Birokrasi Jadi Evaluasi Dalam sektor reformasi birokrasi, Pansus menilai implementasi Zona Integritas dan pengawasan benturan kepentingan masih belum berjalan optimal. Budaya kerja birokrasi juga dianggap masih terlalu administratif dan seremonial. Karena itu, DPRD mendorong adanya perubahan pola kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat dan fokus pada penyelesaian masalah publik. Secara keseluruhan, Pansus LKPJ menghasilkan 275 rekomendasi strategis untuk seluruh perangkat daerah sebagai bahan evaluasi tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Pansus berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan kebijakan demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih inklusif, unggul, dan sejahtera. Farhan Pastikan Rekomendasi Jadi Perhatian Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. “Catatan strategis dan rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan Kota Bandung berjalan semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya. Dalam pembahasannya, DPRD turut memberi masukan terkait kualitas belanja daerah, pelayanan publik, iklim investasi, optimalisasi aset, hingga penguatan reformasi birokrasi. Sementara itu, Muhammad Farhan memastikan seluruh masukan DPRD akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Menurut Farhan, Pemkot Bandung berkomitmen meningkatkan efektivitas pembangunan, menjaga stabilitas fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi simbol penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong pembangunan kota yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga dan daya saing daerah.***

DPRD Bandung Soroti LKPJ 2025, Aan Andi Purnama Tekankan Dampak Nyata Pembangunan

RAGAM RBCOM - Rombak berita rilis imi hingga tidak sama tanpa mengubah kutipan, dan buatkan 5 rekomendasi judul dan keyword yang paling direkomendasikan di google, serta buatkan deskripsinya sebanyak 155 karakter Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, menegaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan kota. Menurutnya, pembahasan tersebut tidak hanya sekadar menilai capaian administratif atau besarnya serapan anggaran, tetapi juga harus mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Aan menilai keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Jangan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus terasa hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan tantangan fiskal yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah ke depan, terutama terkait kemungkinan berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung didorong lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Aan, sejumlah sektor masih memiliki peluang besar untuk dimaksimalkan, seperti retribusi parkir, pariwisata, hingga sektor kuliner dan restoran. “Bandung memiliki banyak potensi yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun inovasi pendapatan itu juga harus dibarengi efisiensi anggaran dan jangan sampai membebani masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut. Selain peningkatan PAD, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai BUMD harus mampu lebih adaptif dalam membaca peluang usaha dan tantangan yang berkembang. “BUMD harus mampu melihat potensi, membaca persoalan secara tepat, dan menentukan langkah strategis agar bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah,” tuturnya. Dalam pembahasan LKPJ, DPRD Kota Bandung turut memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan permukiman. Pada sektor pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik. “Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Pemerataan layanan pendidikan harus menjadi prioritas,” katanya. Di bidang kesehatan, Aan menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurutnya, pendekatan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan karena akan berdampak terhadap tingginya pembiayaan kesehatan daerah. “Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” ujarnya. Ia juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sistem rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran. Sementara pada sektor infrastruktur dan permukiman, Aan menilai persoalan banjir dan tata kota perlu ditangani secara lebih terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city disebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi genangan di kawasan rawan banjir. Penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka juga menjadi perhatian guna mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman. Aan memastikan seluruh hasil evaluasi dalam pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih aplikatif dan terukur untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD 2027. “Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun secara serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.***

Pembahasan LKPJ 2025 Masuk Fase Penting, DPRD Siapkan Rekomendasi RKPD 2027

RAGAM RBCOM - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 kini memasuki tahap penting. DPRD Kota Bandung mulai memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah sepanjang tahun anggaran berjalan. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H., menjelaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui dokumen tersebut, DPRD dapat melihat sejauh mana program yang telah direncanakan mampu direalisasikan oleh pemerintah daerah di lapangan. “LKPJ menjadi bahan evaluasi dari RKPD. Dari sini kita bisa menilai apakah pelaksanaan oleh eksekutif sudah sesuai rencana atau masih terdapat penyimpangan,” ujarnya. Menurut Heri, perbedaan antara target perencanaan dan realisasi program menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan pansus. Hasil evaluasi nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk penyusunan RKPD Tahun 2027. “Evaluasi ini akan menghasilkan rekomendasi yang nantinya menjadi acuan dalam RKPD 2027, agar berbagai kekurangan tidak terulang,” katanya. Dalam pembahasan tersebut, DPRD menaruh perhatian khusus terhadap sejumlah sektor strategis, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan penanganan stunting. Pada sektor pendidikan, Heri menilai masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. “Masih ada anak yang belum bersekolah. Ini harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga dengan stunting dan persoalan lainnya,” tuturnya. Sementara di bidang kesehatan, DPRD mendorong penguatan upaya promotif dan preventif. Selama ini layanan kesehatan dinilai masih terlalu berfokus pada pengobatan atau pendekatan kuratif, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan kesehatan. Heri menyoroti besarnya anggaran kesehatan melalui skema BPJS yang dalam setahun mencapai sekitar Rp800 miliar dan terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung juga telah mengalokasikan sekitar Rp260 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat kurang mampu. “Jika hanya fokus pada pengobatan, pembiayaan akan terus membengkak. Karena itu, pendekatan pencegahan harus diperkuat,” jelasnya. Menurutnya, peran puskesmas perlu dioptimalkan, terutama dalam memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat agar penyakit dapat dicegah sejak dini. “Puskesmas harus lebih aktif dalam upaya promotif dan preventif agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” tambahnya. Saat ini, penyusunan rekomendasi pansus masih terus dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor terkait. DPRD Kota Bandung memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih terukur, aplikatif, dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Rekomendasi sedang difinalisasi. Harapannya bisa menjadi solusi konkret untuk meminimalkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan ke depan,” pungkasnya.

'Terpujilah GURU' Telkomsel Digelar di Sumedang, Perkuat Kompetensi Digital Tenaga Pendidik di Era AI

RBCOM - Telkomsel resmi meluncurkan 'Terpujilah GURU', sebuah program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik di Indonesia untuk membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), sekaligus mendorong peran mereka sebagai Educator, Creator, dan Innovator. Rangkaian roadshow 'Terpujilah GURU' di Sumedang yang dihadiri hingga 300 Guru secara luring dari berbagai wilayah di Sumedang dan sekitarnya, dibuka oleh General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa barat Telkomsel Anandoz Bangsawan, Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir, Rabu 13 Mei 2026. Di tengah percepatan transformasi digital, peran guru kini tidak lagi sebatas menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Tantangan ini semakin terasa mengingat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan sekitar 81% guru di Indonesia belum mencapai standar minimum1, sehingga penguatan kapasitas pendidik menjadi semakin penting. Melalui platform pembelajaran praktis dan aplikatif di Terpujilah GURU, peserta diharapkan dapat langsung menerapkan keterampilan baru di aktivitas belajar mengajar, termasuk pemanfaatan AI untuk produktivitas, pembuatan konten edukasi kreatif, hingga desain visual materi pembelajaran. Terpujilah GURU akan berlangsung selama periode Mei–September 2026 di berbagai kota, dengan target menjangkau lebih dari 1.000 guru melalui tahapan Scouting, Screening, Academy, Mentoring, hingga Bootcamp. Agar turut berdampak terhadap kualitas pembelajaran secara lebih luas, para guru peserta akan memperoleh sejumlah manfaat, antara lain: peningkatan keterampilan digital , portofolio materi ajar aplikatif, jejaring komunitas guru inovatif, dukungan pembinaan dan apresiasi. General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Anandoz Bangsawan, menyatakan, “Di wilayah Jabotabek, Telkomsel melihat langsung peran strategis guru dalam membentuk generasi yang adaptif terhadap teknologi. "Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati, kami menghadirkan Terpujilah GURU untuk memberdayakan para pendidik di Bogor dan sekitarnya agar mampu memanfaatkan teknologi, termasuk AI, secara tepat guna sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital," tuturnya. Dony Ahmad Munir mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel yang senantiasa bekerja sama dan menyelenggarakan acara bermakna, berdampak, dan bermanfaat. "Saat ini para guru dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan pembelajaran di era digital. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Kami menyambut baik inisiatif dari Telkomsel untuk memperkuat kompetensi para guru melalui pelatihan AI, akan jelas bedanya orang yang menggunakan AI dengan tidak. Mari kita manfaatkan teknologi tersebut untuk kemaslahatan,” paparnya. Untuk memperluas dampak secara berkelanjutan, program Terpujilah GURU juga melibatkan komunitas dan organisasi profesi seperti PGRI, MGMP, Guru Pejuang Digital, PPG Prajabatan, dan 1000 Guru. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan nyata, Telkomsel berharap Terpujilah GURU dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, sekaligus memperkuat kesiapan generasi berikutnya menghadapi era digital.

AUDISI UMUM PB DJARUM 2026 Dari Sumatra hingga Sulawesi, Upaya Pencarian Talenta Super Makin Meluas

RBCOM – Bakti Olahraga Djarum Foundation kembali menyelenggarakan Audisi Umum PB Djarum 2026 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mencetak generasi emas bulutangkis Indonesia. Tahun ini, audisi akan diselenggarakan di tiga kota! Dimulai dengan Pekanbaru, Provinsi Riau pada 7–12 Juli, lalu Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 4–9 Agustus, serta Kudus, Provinsi Jawa Tengah pada 8–13 September. Di Kota Pekanbaru, Audisi Umum PB Djarum 2026 akan diselenggarakan di GOR Angkasa, Kecamatan Payung Sekaki. Sementara di Makassar akan bertempat di GOR Dafest, Kecamatan Biringkanaya. Klimaksnya di Kudus, kembali akan dipusatkan di GOR Djarum, Kecamatan Jati. Pada tahun ini, pencarian bibit pebulutangkis bertalenta dan bermental juara akan menyasar tiga kelompok usia yakni U-11 (peserta dengan usia 8–10 tahun atau kelahiran 2016–2018), KU 11 (peserta berusia 11 tahun atau kelahiran 2015), serta KU 12 (peserta dengan usia 12 tahun atau kelahiran 2014), baik putra maupun putri. Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation yang juga Ketua PB Djarum, Yoppy Rosimin mengungkapkan bahwa penyelenggaraan audisi di tiga kota tahun ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pencarian talenta muda di seluruh Indonesia. Selain itu, keputusan untuk kembali menggelar audisi di sejumlah kota lantaran menjawab permintaan dari peserta, orangtua atlet maupun klub daerah agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. “Sejak 2022 hingga 2025, Audisi Umum PB Djarum kami pusatkan di Kudus. Namun pada tahun-tahun sebelumnya kami juga sempat menggelar ke berbagai kota, bahkan sampai sembilan kota. Tahun ini kami kembali memperluas jangkauan dengan hadir di Pekanbaru dan Makassar sebagai upaya menjaring talenta lebih banyak lagi. Tidak hanya yang berada di Pulau Jawa, tetapi juga dari Sumatra dan Sulawesi. Kami berharap tahun ini dapat menemukan mutiara-mutiara terpendam yang selama ini belum muncul ke permukaan,” ujar Yoppy. Seleksi Ketat Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum 2026, Sigit Budiarto menuturkan bahwa proses seleksi tahun ini tetap dirancang ketat dan kompetitif guna menemukan atlet-atlet muda dengan kualitas istimewa. Juara Dunia 1997 menambahkan, penyelenggaraan audisi yang rutin setiap tahun merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan mata rantai pembinaan atlet di PB Djarum. “Kami berharap melalui audisi ini dapat menemukan bibit-bibit unggul yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki karakter unik dalam bermain serta mental juara. Kombinasi tersebut penting untuk membentuk atlet dengan kualitas super yang mampu bersaing di level tertinggi,” jelas Sigit. Tim Pencari Bakat akan diperkuat oleh jajaran pelatih PB Djarum, dengan Hendrawan sebagai Koordinator Atlet Putri dan Leonard Holvy de Pauw sebagai Koordinator Atlet Putra. Selain itu tak ketinggalan pula sederet legenda bulutangkis Indonesia yang turut serta memantau bakat para peserta Audisi Umum PB Djarum 2026 sejak hari pertama. Keterlibatan Hendrawan pada Audisi Umum PB Djarum tahun ini menjadi yang pertama sejak ia resmi bergabung dengan PB Djarum pada tahun lalu sebagai Technical Advisor Men's & Women's Singles. Juara Dunia 2001 ini menyambut antusias peran barunya dalam proses audisi, yang menurutnya menjadi langkah proaktif dalam menjaring talenta sejak usia dini. “Audisi ini adalah salah satu cara untuk menjemput bakat dan membuka peluang lebih luas bagi bibit-bibit baru. Apalagi tahun ini digelar di tiga kota, ini menjadi kesempatan besar bagi pemain di daerah yang mungkin sebelumnya kesulitan menjangkau Kudus. Harapannya, kita bisa mendapatkan lebih banyak talenta baru dibanding sebelumnya,” kata Hendrawan. Kriteria Atlet Terkait kriteria atlet putri, Hendrawan menjelaskan bahwa pendekatan penilaian juga akan menyesuaikan dengan dinamika permainan ke depan. Namun yang menjadi sorotan Juara Thomas Cup 2002 tersebut adalah sistem skor baru yang diterapkan BWF yakni 15 poin x 3 game (best of three) yang akan berlaku mulai Januari 2027. “Ke depan dengan format permainan yang cenderung lebih cepat, faktor teknik menjadi semakin penting. Untuk atlet putri, kami melihat penguasaan teknik, footwork, dan kontrol lapangan sebagai aspek utama. Namun tentu tidak mengesampingkan faktor lain seperti mental dan karakter. Fighting spirit juga menjadi salah satu hal yang kami perhatikan, terutama saat mereka memasuki fase-fase akhir seleksi,” jelasnya. Sementara itu, Koordinator Tim Pencari Bakat Atlet Putra, Leonard Holvy de Pauw, menegaskan bahwa pencarian bibit di sektor putra kini menitikberatkan pada kombinasi antara fundamental teknik, karakter, dan kecerdasan bermain. Ia menyebut, PB Djarum ingin merekrut atlet yang sejak awal sudah memiliki dasar pukulan, footwork, dan power yang baik, serta mampu beradaptasi dengan tempo permainan cepat yang menuntut agresivitas dan daya tahan tinggi. “Kami mencari pemain yang punya basic kuat, agresif, dan endurance tinggi. Tapi yang paling penting adalah atlet yang smart dan punya fighting spirit. Smart di sini artinya mereka bisa membaca permainan dan mengantisipasi lawan sejak dini, sehingga bermain lebih efisien. Selain itu, kami juga melihat karakter pemain luar Jawa, khususnya dari Sumatra dan Sulawesi, yang umumnya memiliki strength, daya juang, dan fisik lebih kuat. Ini menjadi modal penting yang bisa kami kembangkan lebih lanjut melalui pembinaan di PB Djarum,” papar Holvy. Lulusan Audisi Umum PB Djarum 2018 Pekanbaru, Jolin Angelia mengajak para calon peserta untuk memanfaatkan ajang ini semaksimal mungkin dengan berbagai persiapan matang. Ia menilai Audisi Umum PB Djarum bukan hanya sekadar seleksi, tetapi juga panggung pembuktian bagi atlet muda untuk menunjukkan kualitas teknik, kesiapan fisik, serta mental bertanding di level kompetitif. “Menurut saya, audisi ini adalah kesempatan besar untuk memulai perjalanan sebagai atlet bulutangkis. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin, latihan yang intensif, dan tunjukkan kemampuan terbaik saat di lapangan. Jangan mudah menyerah kalau belum berhasil bergabung, karena proses setiap orang berbeda. Yang penting tetap konsisten berlatih dan terus percaya dengan kemampuan diri sendiri,” ujar Jolin yang resmi bergabung Pelatnas PBSI di tahun ini. Rangkaian seleksi Audisi Umum PB Djarum 2026 diawali dengan tahap screening yang menggunakan sistem gugur. Pertandingan berlangsung satu game hingga poin ke-21 tanpa deuce, dengan perpindahan lapangan saat poin ke-11. Peserta yang lolos akan melaju ke tahap turnamen yang juga menggunakan sistem gugur. Super Tiket Untuk pelaksanaan di Pekanbaru dan Makassar, Super Tiket akan diberikan kepada masing-masing juara, baik kategori putra maupun putri. Sementara di Kudus, kategori putra yang meraih Super Tiket ialah semifinalis, sedangkan kategori putri adalah finalis. Mereka akan melanjutkan langkah ke tahap karantina. Tahap karantina akan berlangsung selama empat minggu setelah rangkaian Audisi Umum PB Djarum 2026 di tiga kota rampung, yakni pada 14 September hingga 9 Oktober 2026, dengan dua fase eliminasi pada 28 September dan 10 Oktober 2026. Pengumuman hasil akhir Audisi Umum PB Djarum 2026 akan dilakukan pada 10 Oktober 2026. Peserta yang lolos tahap ini akan mendapatkan Djarum Beasiswa Bulutangkis dan bergabung bersama PB Djarum. Pendaftaran audisi dilakukan secara daring melalui laman resmi PB Djarum yang telah dibuka sejak 6 April hingga 1 September 2026 pukul 23.59 WIB. Peserta yang lolos tahap administrasi wajib melakukan daftar ulang pada 8 September 2026 pukul 09.00–15.00 WIB, sebelum mengikuti tahap seleksi pada 8–13 September 2026 di Kudus. Untuk mengikuti Audisi Umum PB Djarum 2026, para calon peserta dapat mendaftarkan diri secara daring melalui laman https://pbdjarum.org/klub/beasiswa-bulutangkis.***

Supermusic Kecil Tapi Party Jilid 3 Hidupkan Atmosfer Musik Keras di Soreang

RBCOM – Antusiasme penikmat musik usai gelaran Supermusic United Day 9 di Bandung masih terasa. Melanjutkan momentum tersebut, Supermusic berkolaborasi dengan Hellprint menghadirkan Kecil Tapi Party Jilid 3 di Archery Field Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (3/5/2026). Festival ini menawarkan pengalaman berbeda lewat konsep “jarak nol meter” yang menghilangkan batas antara musisi dan penonton. Tanpa barikade, interaksi langsung tercipta, menghadirkan energi yang mengalir bebas dari panggung ke tengah crowd sepanjang acara. Musik Keras Menggema, Panggung Dipenuhi Energi Sejumlah nama besar seperti Selalu Lancar Rejeki (SLR), 510, dan Seringai tampil sebagai magnet utama. Penampilan Seringai menjadi salah satu sorotan, terlebih setelah merilis album baru dan tampil dengan formasi terkini. Selain itu, band lokal seperti Alkateri, Bradford, Bleeding Tragedy, Hyper, Sara, dan Dimorphous ikut meramaikan panggung. Kehadiran mereka semakin memperkuat nuansa festival yang juga menjadi after party resmi dari Supermusic United Day 9. Sejak sore hari, area venue sudah dipadati penonton. Antusiasme crowd tak terbendung, dengan aksi moshing hingga sing along yang terus berlangsung selama pertunjukan. Ekspansi Festival ke Tiga Kota Perwakilan Supermusic Regional Bandung, Tries Pondang, menyampaikan bahwa rangkaian Kecil Tapi Party Jilid 3 akan digelar di tiga kota, yakni Soreang (3 Mei), Kuningan (10 Mei), dan Garut (16 Mei). "Jadi kalau kita berbicara kecil tapi party, ini yang masih rangkaian dari United Day kemarin, event yang besar kemarin di Tritan Point gitu. Untuk talentnya di sini ada talent-talent yang memang secara fanbase mereka itu sangat besar di ketiga kota itu tadi dan sedang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang," ujar Tries kepada wartawan, Minggu (03/05/2026). Menurut Tries, konsep ini sengaja dihadirkan untuk menjangkau penonton di daerah yang tidak sempat menikmati United Day. "Kita apa istilahnya jemput bola lah ya. Dari Supermusic dan teman-teman Hellprint pengen jemput bola ke daerah untuk bikin festival. Karena kan kebanyakan festival itu dibikinnya di kota-kota besar gitu. Karena kita pengen di second city, makanya kita gelar di Soreang, terus ada di Kuningan dan ada di Garut. Menurut saya kita harus berani untuk melakukan jemput bola agar bisa memberikan entertain buat mereka yang ada di daerah juga," bebernya. Pemilihan Soreang juga bukan tanpa alasan. "Ya, kita pilih Soreang karena sudah lama juga tidak menggelar kegiatan musik keras gitu. Setelah itu kita tarik lagi band mana aja yang dinantikan penggemar musik keras di daerah Soreang dan sekitarnya. Muncullah tiga band, ada Seringai, 510 dan juga ada SLR. Dan ya Alhamdulillah dari pihak kepolisian, juga dari pihak Pemda setempat sangat mendukung kegiatan ini," katanya. Tries menambahkan, skala acara ini memang tidak sebesar United Day. "Inikan masih rangkaian yang sifatnya kecil tapi party, kecilnya itu ya kita enggak mau melebihi kapasitas target audience yang ada di Big Bang kita kemarin. Jadi kita target ya 3.000- 4.000 penonton, karena ini masih medium sih," tegasnya. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas di area venue. "Jadi, kita pengen benar-benar festival musik ini nyaman, aman dan juga kita lihat kebersihan pun juga terjaga. Karena yang jadi catatan dalam sebuah festival musik itu adalah kebersihan karena sampah di mana-mana. Itu pun jadi fokus kita, yang mana kita sudah siapkan petugas untuk menjaga kebersihan di venue. Disini kita ingin perlihatkan perlihatkan kalau festival musik itu jauh dari masalah sampah," kata Tries. Misi Regenerasi dan Kebersamaan Musisi Perwakilan Hellprint, Dany Kajul, menegaskan bahwa festival ini tidak hanya berfokus pada musik keras, tetapi juga mengusung konsep lintas genre serta regenerasi band. "Jadi dari dulu memang misi kita pengen mainin band-band baru selalu seperti itu. Untuk pemilihan band ya sesuai dengan karakter daerahnya. Kebetulan Seringai kemarin baru launching album baru bareng Supermusic juga. Penampilan mereka kali ini menjadi rangkaian pertama mereka manggung dengan personil baru selepas almarhum Ricky meninggal. Saya berharap ini jadi nostalgia buat Serigala Militia yang ada di Bandung," bebernya. "Termasuk 510 juga kemarin saya bantu untuk keberangkatan mereka ke Jepang bersama Supermusic.Kalau SLR kan lagi ramai di Gen Z. Terus sekarang ada yang lagi ramai lagi di Bandung, Alkateri ya kita ambil buat manggung disini," tambahnya. Kajul juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam festival ini. "Kita memang mengusung lebih ke all genre, terus kebersamaan. Seperti kebersamaan di backstage itu kita enggak ada sekat. Antara talent yang sudah besar maupun band lokal semua barengan aja gitu kan. Kalau saya lihat di festival lain kan dibedain nih antara main talent dengan talent biasa. Tapi di sini meskipun ada band-band baru tapi perlakuan kita sama ke mereka. Tingkat kenyamanan mereka juga kita samain dengan main talent yang ada di sini," tegasnya. Ia menambahkan, jumlah penonton di Soreang sudah memenuhi target awal. Pengalaman Berkesan bagi Musisi Angga, personel baru Seringai, mengaku merasakan tekanan sekaligus antusiasme saat tampil perdana di acara ini. "Beban pasti ada. Saya juga merasa deg-degan. Tapi saya tegaskam Seringai tetap bertiga, Arian, Sammy dan Khemod. Tapi untuk versi live ditambah dua personil Dharma Respati dan Angga," ungkapnya. Ia juga menilai event ini memberi ruang bagi musisi untuk berkembang. Sementara itu, band 510 dan SLR mengaku terkesan dengan sambutan penonton. "Iya ini pertama kali buat kita. Jujur, kami tidak menyangka penonton sudah hafal lagu-lagu kami dan ikut sing along. Tadi seru banget, crowd-nya luar biasa. Kami benar-benar ingin main lagi di sini," ujar sang vokalis Faisal. "Seru banget. Bandung memang selalu seru. Crowd-nya luar biasa, bikin semangat. Walaupun tadi ada sedikit kendala teknis yang penting bunyi dan penonton teriak, itu sudah cukup buat kami. Kita puas," sebut Mahes, sang vokalis.***

PMK No 28 Tahun 2026 Terbit, Perkuat Kepatuhan dan Kepastian Pengembalian Pajak

RBCOM - Pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepastian hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 (PMK-28/2026) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan akurasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, sekaligus menyempurnakan ketentuan sebelumnya agar lebih adaptif terhadap perkembangan administrasi perpajakan. Penyempurnaan dilakukan melalui penegasan cakupan Wajib Pajak yang berhak memperoleh pengembalian pendahuluan, penguatan basis data perpajakan, serta penyesuaian mekanisme agar pemberian fasilitas lebih tepat sasaran dan akuntabel. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pemberian kemudahan layanan dan penguatan pengawasan. “Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar fasilitas pengembalian pendahuluan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya. PMK-28/2026 menegaskan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diberikan melalui mekanisme penelitian, bukan pemeriksaan, terhadap permohonan Wajib Pajak. Pendekatan ini memungkinkan percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas data dan kualitas pengawasan. Pokok pengaturan dalam PMK ini mencakup skema pengembalian pendahuluan bagi tiga kelompok Wajib Pajak, yaitu: 1. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP), yaitu Wajib Pajak patuh yang memenuhi indikator kepatuhan formal, tidak memiliki tunggakan pajak, serta tidak pernah dipidana di bidang perpajakan; 2. Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP), yaitu Wajib Pajak dengan batasan tertentu atas peredaran usaha dan jumlah lebih bayar; dan 3. Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN), termasuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor atau penyerahan kepada pemungut PPN, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, PMK ini juga memperjelas tata cara pengajuan, penelitian, serta jangka waktu penyelesaian permohonan, guna memberikan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memperoleh haknya secara tepat waktu. “Regulasi ini menunjukkan komitmen DJP dalam mendorong keadilan dan kemudahan layanan perpajakan melalui penentuan kriteria yang lebih terukur serta proses yang semakin akuntabel,” tambah Inge. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif ini, PMK-28/2026 diharapkan mampu memperkuat kepercayaan Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan kredibel. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dapat diunduh melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.

Telkomsel Siapkan RoaMAX Haji, Tawarkan Kuota hingga 42 GB

RBCOM – Menyambut musim Haji 1447 H, Telkomsel menghadirkan dukungan konektivitas digital agar jemaah Indonesia dapat beribadah lebih tenang, tetap terhubung dengan keluarga, dan mendapat bantuan kapan pun dibutuhkan. Dukungan ini mencakup Paket RoaMAX Haji 2026, akses jaringan 5G di Arab Saudi, GraPARI Makkah, Posko Haji Telkomsel di 17 embarkasi, serta layanan pelanggan 24/7 bebas biaya via Call Center, Asisten Virtual Veronika, fitur Haji Corner di MyTelkomsel. General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Anandoz Bangsawan, mengatakan semangat Melayani Sepenuh Hati menjadi landasan Telkomsel dalam mendampingi jemaah Haji. "Sejak di tanah air, kami menghadirkan Posko Haji di Asrama Haji Embarkasi Bekasi dan Indramayu serta di 15 titik embarkasi lainnya yang mempermudah jemaah mendapatkan ragam produk dan layanan Telkomsel, khususnya untuk digunakan selama Ibadah Haji," katanya. Telkomsel uga menghadirkan produk RoaMAX Haji 2026 dengan kuota lebih besar, akses jaringan roaming yang andal melalui kolaborasi dengan STC, Mobily, dan Zain, serta akses 5G berkecepatan tinggi agar jemaah tetap nyaman berkomunikasi dan dapat fokus jalani ibadah dengan tenang. Urusan sinyal, biar Telkomsel yang jaga. Dia menjelaskan, RoaMAX Haji 2026 dirancang untuk menjawab sejumlah kebutuhan konektivitas utama jemaah, antara lain koneksi internet stabil untuk komunikasi keluarga, akses layanan digital penting, serta dukungan selama perjalanan. Paket ini menawarkan kuota hingga 42 GB dengan masa aktif hingga 60 hari, termasuk kuota transit 1 GB yang dapat digunakan di 13 negara (Qatar, UEA, Palestina, Turki, Mesir, Yordania, Oman, Singapura, Malaysia, Australia, India, Sri Lanka. Termasuk kuota domestik 2 GB, yang dapat digunakan selama proses embarkasi di Indonesia, akses jaringan 5G hingga 100 Mbps (cakupan sesuai ketersediaan jaringan setempat), dukungan VoLTE untuk kualitas panggilan suara lebih jernih dan stabil, bebas biaya langganan aplikasi Qara’a, platform belajar Al Qur’an berbasis AI. Telkomsel menyediakan beberapa pilihan RoaMAX Haji (sudah termasuk pajak): · Internet RoaMAX Haji: kuota 17–42 GB, masa aktif 20–60 hari, mulai Rp500.000. · Combo RoaMAX Haji: kuota 17–42 GB, hingga 150 menit telepon + 150 SMS, mulai Rp610.000. · Talkmania: 15–250 menit telepon, masa aktif 1–45 hari, mulai Rp50.000. Pastikan pelanggan sudah aktivasi roaming hingga 90 hari sebelum berangkat melalui MyTelkomsel, UMB *266#, situs www.telkomsel.com, mitra e-commerce, mitra outlet, dan GraPARI di Indonesia. Di Arab Saudi, pelanggan dapat mengakses layanan bantuan dan informasi di GraPARI Makkah: Damba Resto, Lantai P4 Abraj Al Bait (Zam-Zam Tower), Makkah (buka setiap hari, 07:00-21:00 WSA), Posko Haji Telkomsel Makkah: Hotel Al Wahda Al Mutamayyiz, Makkah (buka 10 Mei – 11 Juni 2026, 07:00-17:00 WSA), Posko Haji Telkomsel Madinah 1: Hotel Karam Al Khair (Gerbang 316 dari Masjid Nabawi), Madinah (buka 21 April – 10 Mei 2026, 07:00-17:00 WSA), Posko Haji Telkomsel Madinah 2: Hotel Karam Al Madina (Dekat Masjid Al Ghumamah dan Gedung Saudi Post), Madinah (buka 21 April – 10 Mei 2026, 07:00-17:00 WSA). Sebagai nilai tambah, pelanggan juga dapat menukarkan Telkomsel Poin untuk mendapatkan menu kuliner Nusantara di Damba Resto (sesuai ketentuan program). Untuk medukung perjalanan ibadah Haji agar berjalan lancar sejak Tanah Air, Telkomsel menghadirkan Posko Haji di 17 titik embarkasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia selama periode 19 April–21 Mei 2026, dengan waktu operasional yang menyesuaikan jadwal masing-masing embarkasi. Di Provinsi Jawa Barat, Telkomsel hadir di dua titik embarkasi Jawa Barat yakni Embarkasi Kertajati – Asrama Haji Indramayu (Periode 19 April – 21 Mei 2026), Embarkasi Jakarta Bekasi – Asrama Haji Bekasi (Periode 21 April – 21 Mei 2026). Layanan Posko Haji juga tersedia di sejumlah titik embarkasi lain seperti Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Lampung, Pondok Gede, Cipondoh, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Melalui Posko Haji Telkomsel, jamaah dapat memperoleh kemudahan aktivasi paket RoaMAX Haji, penggantian kartu, isi ulang, hingga konsultasi layanan dan penukaran Poin, untuk pengalaman komunikasi yang aman, nyaman, dan tenang terhubung selama menjalankan ibadah.

Formasi Kepemimpinan Baru, bank bjb Mantapkan Strategi Pertumbuhan

RBCOM - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026. Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI. Dalam keterangannya, Deputy Corporate Secretary bank bjb Sani Ikhsan Maulana mengemukakan sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan. Dalam RUPST kali ini, tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha. Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025. Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroan sehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK. Agenda keenam yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologi informasi dalam mendukung transformasi, termasuk penguatan aspek digital, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kualitas layanan guna mendukung keberlanjutan usaha. Agenda terakhir menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan. Perubahan ini mencakup pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti* Komisaris Independen: Novian Herodwijanto Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan* Komisaris: Rudie Kusmayadi Komisaris: Herman Suryatman Komisaris: Tomsi Tohir Direksi Direktur Utama: Ayi Subarna Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah Direktur Keuangan: Hana Dartiwan Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman Direktur Operasional: Herfinia *Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ucapnya. Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan. bank bjb juga mencatatkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Total aset meningkat menjadi Rp 221,3 triliun, menjadikan bank bjb sebagai BPD dengan aset terbesar di Indonesia. Capaian ini tidak terlepas dari penguasaan pasar yang kuat, dukungan teknologi yang terus ditingkatkan, serta kolaborasi erat dengan pemegang saham utama. RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten. bank bjb, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, terus berupaya memperluas jangkauan layanannya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan semangat transformasi dan profesionalisme tinggi, bank bjb memantapkan langkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan. RUPST Tahun Buku 2025 menjadi refleksi dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bandung Bidik Juara Umum Porprov 2026: Sport Science Jadi Kunci Evaluasi Atlet

RBCOM - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung resmi memulai rangkaian persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui Tes Kebugaran Fisi Atlet sebagai alat ukur akurat kesiapan fisik para atlet. Kegiatan ini digelar di Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di PH. H. Mustopa, Bandung pada Selasa, 28 April 2026. Sekretaris Dispora (Sekdispora) Kota Bandung, Hendy Maulana Yusuf, menegaskan target utama Kota Bandung pada Porprov 2026 adalah merebut gelar Juara Umum. Target ini sejalan dengan arahan Wali Kota Bandung, M. Farhan yang terus mendorong optimalisasi performa atlet. "Hari ini Dispora dan KONI sedang melaksanakan kegiatan sport science. Ini adalah alat ukur untuk melihat sejauh mana kesiapan atlet-atlet kita yang akan membela nama Kota Bandung di Porprov 2026 agar kontribusi mereka maksimal," ujar Hendy. Selain mengejar prestasi, Kota Bandung juga bersiap menjadi tuan rumah pendamping untuk lima cabang olahraga (cabor) dan satu cabor eksibisi, yaitu, Softball, Baseball, Tenis, Soft Tennis, Woodball dan ALTI (Asosiasi Lari Trail Indonesia) di Cabor eksibisi. Hendy menambahkan bahwa hasil dari tes fisik ini akan menjadi bahan laporan penting bagi pemerintah daerah. Ia juga ingin mewujudkan target yang diusung, demi menjadikan Kota Bandung sebagai tulang punggung Jawa Barat di ajang lebih tinggi. "Kami menargetkan awal atau akhir Mei ini sudah mendapatkan gambaran jelas mengenai tim inti. Ini evaluasi awal, jika dalam 6-7 bulan ke depan ada atlet unggulan yang belum mantap, masih ada waktu untuk dipersiapkan lebih matang demi mendulang emas sebanyak-banyaknya," tambahnya. Senada dengan Sekdispora, Ketua Umum KONI Kota Bandung, Nuryadi, menjelaskan bahwa tes fisik ini diikuti oleh 1.181 atlet yang terdiri dari kategori Tunjangan Prestasi (Tupres) dan Latihan Cabang Khusus (Latcabkhus). "Kami ingin memastikan apakah selama dua tahun menerima tunjangan, mereka benar-benar berlatih di internal cabor masing-masing. Hasil tes fisik ini akan menunjukkan posisi kemampuan mereka: apakah kurang, sedang, atau maksimal," jelas Nuryadi. Nuryadi menekankan pentingnya sistem promosi dan degradasi. Atlet yang kondisi fisiknya menurun atau tidak siap, meskipun berstatus atlet berprestasi, posisinya dapat digeser. "Ini menyangkut kebijakan bantuan pemerintah yang dititipkan melalui KONI agar penggunaannya efektif dan efisien," tegasnya. Dari total 1.898 atlet Kota Bandung, KONI akan melakukan verifikasi ketat terhadap sisa 700-an atlet yang belum dites. Berkaca pada pengalaman Porprov sebelumnya di mana terdapat 375 atlet yang tidak berhasil meraih medali, KONI kini lebih selektif. "Kita harus efisien. Tidak akan mengirimkan atlet yang tidak berpeluang meraih medali. Prinsipnya, anggaran yang ada diprioritaskan bagi calon peraih medali agar hasilnya maksimal," kata Nuryadi. Lebih jauh, Nuryadi menyatakan bahwa keberhasilan Kota Bandung bukan hanya untuk kepentingan kota semata, melainkan untuk mendukung Jawa Barat di kancah nasional (PON). Kota Bandung menargetkan kontribusi minimal 21,1% atlet untuk memperkuat kontingen Jawa Barat. "Apalah artinya prestasi di tingkat kota jika tidak berlanjut ke Jabar. Kami harus 'ngarojong' Pemerintah Jawa Barat agar atlet-atlet kita menjadi kekuatan inti tim Jabar di masa depan," pungkasnya.***

Peringati Hari Bumi 2026, Telkomsel Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata Jaga Lingkungan

RBCOM - Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April 2026, Telkomsel kembali menggelar inisiatif pelestarian lingkungan bertajuk Telkomsel Jaga Bumi Movement di berbagai wilayah Indonesia. Sejalan dengan tema Hari Bumi global “Our Power, Our Planet”, inisiatif ini dilakukan untuk menekan jejak emisi karbon secara kolektif dengan membuka ruang aksi langsung bagi masyarakat, mulai dari menggelar kompetisi inovasi hijau bagi generasi muda, hingga memfasilitasi ratusan juta pelanggan untuk mendonasikan pohon lewat penukaran Telkomsel Poin. Vice President Corporate Communication & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menyadari masyarakat memiliki kemauan yang besar untuk melestarikan lingkungan, asalkan mereka memiliki akses dan infrastruktur yang memudahkan mereka untuk bertindak. "Oleh karena itu, Telkomsel Jaga Bumi hadir bukan sekadar program sosial perusahaan, melainkan sebagai wadah kolaborasi. Kami menyediakan ekosistem komprehensif, mulai dari kompetisi inovasi hingga fitur tukar poin menjadi pohon, agar setiap individu bisa memberikan dampak nyata bagi Bumi dan generasi mendatang,” katanya. Telkomsel merancang Telkomsel Jaga Bumi Movement untuk memantik partisipasi publik melalui tiga pilar aksi, yakni Telkomsel Jaga Bumi Future Impact Challenge, merupakan Kompetisi nasional yang mengundang generasi muda berusia 15–35 tahun untuk beradu gagasan dan aksi nyata dalam menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Telkomsel membuka pendaftaran mulai 22 April hingga masa kurasi pada 5-10 Juli 2026. Peserta terbaik akan mempresentasikan ide mereka pada sesi final pitching pada 15 Juli, sebelum sesi awarding di Yogyakarta pada 18 Juli 2026. Talkshow Series: Telkomsel mempertemukan praktisi, pakar dan komunitas peduli lingkungan bersama pelaku industri dalam enam sesi diskusi dengan beragam topik dan tema mengenai isu iklim, ekonomi sirkular dan masa depan lingkungan yang berlangsung dari 19 Mei hingga 16 Juli 2026. Penanaman Pohon & Lokakarya: Telkomsel juga mengajak komunitas peduli lingkungan untuk turun langsung ke empat titik strategis dalam gelaran Telkomsel Jaga Bumi Lestari untuk melakukan penanaman pohon dan lokakarya bersama warga lokal, yakni di Ciampea Bogor (4–6 Juni), Palu (18–20 Juni), Pesisir Selatan Sumatera Barat (2–4 Juli), dan Kulon Progo Yogyakarta (16–18 Juli 2026). Selain menyasar generasi muda, Telkomsel juga mempermudah ratusan juta pelanggannya untuk menjadi pahlawan lingkungan dari genggaman tangan. Berkolaborasi dengan platform Jejak.in, Telkomsel kembali membuka program Carbon Offset. Pelanggan cukup menukarkan 5.000 Telkomsel Poin (setara 0,1 pohon) atau 50.000 Telkomsel Poin (setara 1 pohon) melalui MyTelkomsel super app atau SMS. Telkomsel akan mengirimkan laporan perkembangan pohon tersebut langsung ke email pelanggan secara berkala. Di sisi pengelolaan limbah atau waste management, Telkomsel melanjutkan program daur ulang plastik bersama mitra PlusTik dan Liberty Society. Program ini mengumpulkan dan mendaur ulang kemasan kartu SIM bekas serta cangkang kartu perdana dari jaringan outlet reseller Telkomsel untuk diubah menjadi produk siap pakai seperti blok paving, tempat sampah, kotak serba guna, dudukan kartu perdana dan ponsel untuk Mitra Outlet. Telkomsel juga mengumpulkan baju dan pakaian bekas dari karyawan untuk diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Telkomsel Jaga Bumi tidak hanya menyasar pelanggan, tetapi juga mengedepankan peran aktif karyawan sebagai agen perubahan. Melalui sejumlah inisiatif internal seperti Green Challenge, Smart Mobility Initiative, Energy Saving Movement, dan Carbon Calculator Activation, karyawan didorong untuk mengadopsi perilaku ramah lingkungan dalam keseharian mereka. Sejak tahun 2022, Telkomsel Jaga Bumi telah berhasil mengajak lebih dari 121 ribu pelanggan untuk turut serta dalam program carbon offset melalui redeem Telkomsel Poin dan berhasil mencatat capaian lebih dari 39 ribu pohon telah ditanam di 13 kota/kabupaten, dengan areal konservasi seluas 37 Ha dan berhasil menyerap emisi karbon lebih dari 83 tCO2e.

DPRD Bandung Tekankan Musrenbang Jadi Momentum Atasi Masalah Klasik Kota Bandung

RAGAM RB - DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ruang strategis untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan di Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan saat pimpinan dan anggota DPRD menghadiri Musrenbang Kecamatan Bandung Kidul Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Pasar Modern Batununggal, Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Edwin Senjaya serta anggota Komisi III, Andri Rusmana. Dalam forum yang mempertemukan unsur masyarakat dan pemangku kebijakan tersebut, DPRD menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang terus berulang, seperti pengelolaan sampah dan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama kota. "Harapan kita, Musrenbang ini bisa menjadi awal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut secara serius," ujar Edwin Senjaya. Ia juga menekankan bahwa pembangunan ke depan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. “Dua persoalan ini perlu dituntaskan melalui Musrenbang ini," katanya. Sementara itu, Andri Rusmana berharap forum Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi mampu melahirkan solusi nyata melalui kolaborasi berbagai pihak yang terlibat. "Mudah-mudahan dari forum ini, hadir solusi yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bandung," ujar Andri. Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bandung mendorong agar setiap usulan yang muncul benar-benar dapat diterjemahkan menjadi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.***

Komisi I DPRD Kota Bandung Usulkan Perubahan Kedua Perda Administrasi Kependudukan

RAGAM RBCOM - DPRD Kota Bandung melalui Komisi I DPRD Kota Bandung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari penguatan fungsi legislasi DPRD. Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati menerangkan bahwa Usulan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional serta dinamika pelayanan publik. Perda Nomor 8 Tahun 2012 yang terakhir diubah pada tahun 2015 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini, mengingat telah berlakunya lebih dari 32 peraturan baru di bidang administrasi kependudukan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Radea menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum daerah yang komprehensif, sistematis, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjamin kepastian hukum serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Radea menambahkan Pengusulan Raperda ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung yang dilaksanakan pada 7 Januari 2026, yang menyepakati agar komisi-komisi di lingkungan DPRD menginisiasi Raperda sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Melalui perubahan Perda ini, Radea berharap terwujud harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, peningkatan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta menjadi payung hukum terciptanya ruang inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Radea Respati optimis Usulan Raperda ini dapat disetujui dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah untuk dibahas bersama pihak-pihak terkait.***

WFH Makin Hemat, Telkomsel Hadirkan Beragam Promo Internet Spesial di Jabotabek dan Jabar

RBCOM - Mendukung kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat, Telkomsel menghadirkan beragam solusi konektivitas digital yang andal dan terjangkau. Inisiatif ini bertujuan memastikan pelanggan tetap produktif, nyaman, dan terhubung selama menjalani aktivitas dari rumah. Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam membuka lebih banyak peluang melalui pemanfaatan teknologi digital, Telkomsel terus memperkuat kualitas jaringan broadband sekaligus menghadirkan paket-paket khusus yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari mendukung produktivitas kerja hingga menikmati hiburan digital. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsel menghadirkan empat penawaran utama melalui produk Simpati, Orbit, dan IndiHome. General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Anandoz Bangsawan mengatakan selama kebijakan WFH berlangsung, kebutuhan pelanggan terhadap konektivitas mobile yang fleksibel, cepat, dan terjangkau semakin meningkat. Melalui berbagai promo, Telkomsel menghadirkan solusi internet mobile dengan pilihan kuota besar, masa aktif variatif, serta benefit pendukung produktivitas dan hiburan. "Kami ingin memastikan pelanggan tetap lancar bekerja, nyaman berkomunikasi, sekaligus menikmati pengalaman digital di mana pun berada, terutama dari rumah," katanya. General Manager Household Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Putro Dewanto mengatakan pihaknya memahami di masa WFH, pelanggan membutuhkan koneksi internet rumah yang stabil dan konsisten untuk mendukung aktivitas kerja, belajar, hingga lifestyle digital seluruh anggota keluarga. "Melalui promo yang kami tawarkan, Telkomsel menghadirkan solusi internet rumah dengan value lebih, mulai dari benefit tambahan masa pemakaian hingga peningkatan kecepatan, agar pelanggan dapat menjalani aktivitas dari rumah dengan lebih tenang, produktif, dan seamless." Ke depannya, Telkomsel akan terus berinovasi menghadirkan layanan internet yang andal dan terjangkau agar masyarakat dapat tetap produktif, terhubung, dan menikmati berbagai aktivitas digital dengan nyaman dari mana saja.

Reklame Liar Kian Menjamur, DPRD Kritik Lemahnya Pengawasan di Bandung

RAGAM RB - Sorotan tajam datang dari DPRD Kota Bandung terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menata reklame. Meski kebijakan moratorium perizinan masih diberlakukan, pemasangan reklame baru justru terus bermunculan di berbagai wilayah kota. Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Mukhamad Adi Widyanto, menilai kondisi di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan. Ia mengaku masih sering menemukan reklame berdiri tanpa aturan yang jelas. “Saya sering melihat langsung di lapangan, pemasangan reklame masih semrawut. Padahal selama moratorium, seharusnya tidak ada pembangunan baru,” ujarnya. Menurut Adi, pelanggaran tersebut terlihat jelas di kawasan Gedebage, khususnya di jalur menuju Summarecon Bandung. Ia mempertanyakan legalitas reklame yang berdiri di sana, mengingat aturan turunan berupa peraturan wali kota belum juga diterbitkan. “Sepengetahuan saya, izin masih dibekukan. Artinya belum boleh ada pembangunan reklame baru sebelum aturan turunan diterbitkan,” katanya. Tak hanya itu, ia juga menyoroti fenomena reklame yang kembali berdiri setelah sebelumnya dibongkar. Salah satu kasus terjadi di sekitar Bandung Electronic Center (BEC), yang sempat ditertibkan oleh Satpol PP namun muncul kembali dalam waktu singkat. “Ini yang jadi pertanyaan besar. Sudah ditertibkan, bahkan saya sempat melihat langsung proses pembongkarannya, tapi keesokan harinya berdiri lagi,” ungkapnya. Adi menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penegakan aturan di lapangan. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bertindak lebih tegas agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap pelanggaran. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa persoalan reklame ilegal tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan. Insiden reklame roboh di masa lalu menjadi peringatan penting akan risiko yang bisa ditimbulkan. “Kalau terus dibiarkan, Bandung bisa dipenuhi reklame tanpa kendali. Ini bukan sekadar soal keindahan, tapi juga menyangkut keselamatan warga,” tegasnya. DPRD, lanjut Adi, telah menjalankan fungsi pengawasan. Namun, tanpa langkah konkret dari pemerintah kota, upaya tersebut tidak akan memberikan hasil yang signifikan. “Peraturan daerah sudah ada dan kami juga terus melakukan pengawasan. Tapi kalau tidak ada tindakan tegas, hasilnya tidak akan terlihat,” katanya. Di sisi lain, sektor reklame dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Adi memperkirakan, jika seluruh pelaku usaha patuh terhadap aturan dan kewajiban pajak, potensi penerimaan bisa mencapai Rp100 miliar. Sayangnya, tingkat kepatuhan masih rendah. Ia menyebut sebagian besar pelaku usaha belum memenuhi kewajiban, baik dari sisi perizinan maupun pembayaran pajak. “Lebih dari 70 persen belum tertib. Ada yang mengantongi izin tapi tidak membayar pajak, ada juga yang sebaliknya,” ujarnya. Dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp3 triliun pada tahun sebelumnya dan APBD 2026 sebesar Rp7,6 triliun, Adi menilai peluang peningkatan masih sangat terbuka. “Potensinya bisa lebih besar, bahkan sampai Rp5 triliun tanpa membebani masyarakat. Kuncinya ada pada penertiban dan penegakan terhadap pelanggar pajak,” pungkasnya.***

Susanto: Pemerintah Harus Bergerak Cepat Menjawab Setiap Persoalan Warga

RAGAM RB - Tuntutan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung semakin tinggi seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. DPRD Kota Bandung menilai, pola kerja yang lambat dan tidak terintegrasi sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menegaskan bahwa masyarakat kini memiliki akses luas untuk memantau sekaligus menilai kinerja pemerintah secara langsung. “Warga Kota Bandung saat ini sudah melek digital. Mereka bisa melihat dan menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, setiap persoalan harus direspons dengan cepat,” ujarnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musrenbang 2027, yang juga diiringi evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Menurutnya, kompleksitas persoalan di Kota Bandung menuntut adanya kerja kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai, pendekatan sektoral justru berpotensi memperlambat penyelesaian masalah di lapangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah persoalan sampah. Ia mengingatkan bahwa potensi krisis sampah harus diantisipasi sejak dini melalui langkah konkret dan berkelanjutan. “Solusi untuk sampah itu banyak. Tinggal bagaimana political will kita untuk benar-benar menanganinya. Harus dimulai dari hal paling kecil, seperti di tingkat RW hingga rumah tangga,” tegasnya. Selain itu, efektivitas program pelatihan yang selama ini dijalankan pemerintah juga menjadi sorotan. Ia menilai, pelatihan tanpa akses pasar tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. “Pelatihan saja tidak cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semestinya program pelatihan diintegrasikan dengan jejaring bisnis yang sudah mapan, seperti kemitraan dengan sistem waralaba (franchise) agar peserta pelatihan memiliki akses pasar dan peluang usaha yang lebih jelas%” ujarnya. Lebih jauh, Susanto menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari sejumlah faktor utama, mulai dari investasi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga hingga neraca perdagangan. Ia menegaskan, belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan efek berantai bagi masyarakat. “Spending government ini penting karena bisa mendorong efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana program yang dirancang benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada,” ujar politisi PKS tersebut.***

Babak Baru Konflik PERBASI Jabar, Ketua Terpilih Tolak Musda Ulang

RAGAM RB - Ketua terpilih DPD PERBASI Jawa Barat, Epriyanto, angkat bicara menanggapi dinamika organisasi yang tengah memanas. Polemik ini dipicu oleh surat DPP PERBASI tertanggal 10 April yang menginstruksikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ulang serta pembentukan caretaker kepengurusan. Dalam forum terbuka bersama awak media, Epriyanto menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menyelesaikan kemelut ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi bola basket di Jawa Barat. “Forum ini kami buka seluas-luasnya agar tidak ada ruang spekulasi. Semua harus terang, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Epriyanto. Epriyanto menilai setiap kebijakan strategis organisasi seharusnya berpijak pada aturan yang jelas guna menghindari preseden buruk di masa depan. Ia secara khusus menyoroti pembentukan caretaker yang dinilai sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. “Sebagai ketua terpilih, saya sudah menyampaikan penolakan terhadap caretaker dan juga permintaan musda ulang,” katanya. Merespons kebijakan tersebut, Epriyanto mengungkapkan telah melayangkan surat penolakan resmi, baik terhadap pembentukan caretaker maupun rencana Musda ulang. Ia pun menegaskan tidak akan tinggal diam jika keberatannya diabaikan. “Semua dibuat sangat cepat, sehingga ruang untuk berpikir secara komprehensif menjadi terbatas. Kalau penolakan ini tidak diterima, saya akan membawa persoalan ini ke arbitrase keolahragaan,” tegasnya. Meski organisasi tengah dilanda konflik internal, Epriyanto menjamin bahwa persiapan cabang olahraga bola basket untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat tetap berjalan sesuai jadwal. Oleh karenanya para atlet dan pengurus daerah tidak perlu khawatir akan dampak dari polemik ini. “Untuk Porprov, semua sudah selesai. Tinggal pelaksanaan saja, tidak ada yang terganggu,” kata dia.***

WFH Jumat Diterapkan, Ketua DPRD Bandung Ingatkan Pelayanan Publik Tetap Optimal

RAGAM RB - Kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menuai perhatian serius dari DPRD. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan bahwa aturan tersebut tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Ia menilai, penerapan WFH harus dipahami secara tepat oleh aparatur sipil negara (ASN), bukan dianggap sebagai waktu untuk bersantai. Fokus utama kebijakan ini, menurutnya, tetap pada keberlangsungan layanan kepada masyarakat. “Yang terpenting, pelayanan publik jangan sampai terganggu atau menurun hanya karena ada WFH setiap Jumat,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mencakup ASN di lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Bandung. Meski demikian, tidak semua pegawai dapat bekerja dari rumah. ASN yang bertugas langsung melayani masyarakat tetap diwajibkan hadir di kantor. Asep menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dari masing-masing pimpinan agar tidak terjadi kekosongan pelayanan di lapangan. “Harus ada pengaturan yang jelas. Pimpinan dan pegawai yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tentu tetap harus masuk,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa sistem kerja dari rumah tidak mengurangi tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional. “WFH itu bekerja dari rumah, bukan untuk liburan,” tegasnya. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh dampaknya terhadap masyarakat. Jika kualitas layanan tetap terjaga, maka WFH bisa dianggap berjalan efektif. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan hal tersebut. “Indikatornya sederhana, apakah pelayanan berubah atau tidak. Itu yang akan terus kami evaluasi. Pimpinan juga harus memastikan pegawai tetap siap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan,” jelasnya. Selain menyoroti soal kinerja, Asep juga mengaitkan kebijakan ini dengan upaya pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Ia mendorong ASN untuk mulai beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan setiap hari Jumat. “Kalau memungkinkan, gunakan sepeda atau kendaraan umum. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing,” pungkasnya.***

Jawab Kebutuhan Talenta AI Industri Digital, Telkomsel Ajak Mahasiswa Ikuti IndonesiaNEXT Tahun ke-10

RBCOM - Telkomsel kembali menggelar IndonesiaNEXT bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memasuki tahun ke-10 sebagai inisiatif pengembangan kapabilitas talenta digital Indonesia. Mengusung tema “AI Driven Digital Talents: Enhancing Skills for Future Challenges”, IndonesiaNEXT hadir untuk menyiapkan talenta muda menghadapi transformasi industri digital berbasis Artificial Intelligence. Program ini dirancang untuk menjembatani dunia pendidikan dan kebutuhan industri melalui pembelajaran yang aplikatif, relevan, dan future-oriented. Dalam perjalanannya memasuki satu dekade, IndonesiaNEXT menghadirkan unique approach berbasis peran dengan membina peserta sebagai Hustler (Project Manager), Hipster (UI/UX Designer), dan Hacker (Programmer). Pengembangan kompetensi dilakukan secara terstruktur melalui rangkaian Tech Based Certification, Placement Test, Ideation Bootcamp, hingga Digitalent Academy. Telkomsel memperkuat kurikulum IndonesiaNEXT dengan empat various enhancements yang dirancang untuk mempercepat kesiapan karier peserta, meliputi: 1. Hackathon: Tantangan bagi peserta untuk menyelesaikan masalah digital secara kreatif menggunakan teknologi. 2. Role-Oriented Tutoring: Sesi praktik langsung yang membawa peserta merasakan ritme kerja nyata sesuai dengan peran karier yang mereka pilih. 3. Career Coaching: Bimbingan persiapan karier yang memberikan peserta akses ke jaringan industri dan peluang kerja. 4. 1-on-1 Mentoring: Sesi pendampingan secara intensif bersama pakar industri berpengalaman untuk mempercepat penguasaan keterampilan. IndonesiaNEXT tahun ke 10 berlangsung di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap talenta digital berbasis Artificial Intelligence. Laporan industri menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan sekitar 400 ribu talenta digital baru setiap tahun¹, sementara sekitar 70 persen perusahaan telah mulai mengadopsi AI dalam operasional bisnis mereka. Di sisi lain, evaluasi terhadap pendidikan tinggi memperlihatkan bahwa integrasi teknologi AI dalam program studi masih terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan talenta muda. General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel Anandoz Bangsawan mengatakan Telkomsel berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan talenta digital Indonesia melalui IndonesiaNEXT. "Program ini kami rancang untuk membekali generasi muda dengan pembelajaran berbasis AI yang aplikatif, eksposur langsung terhadap perspektif industri, serta proses pendampingan yang konsisten dan terarah, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi terbaik dan berkontribusi nyata di ekosistem digital nasional,” tuturnya. Program IndonesiaNEXT tahun ke10 dirancang untuk menyeleksi dan membina best individuals in their specific roles melalui advanced certification, capaian optimal dalam proses seleksi dan tantangan, perkembangan kompetensi yang berkelanjutan, serta tingkat komitmen yang tinggi terhadap industri digital. Pada tahap akhir, peserta terbaik akan ditetapkan sebagai The Best Hustler, The Best Hipster, The Best Hacker serta The Team with The Most Innovative Solution. Pelaksanaan program ini dimulai dengan roadshow IndonesiaNEXT Goes to Campus di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 14 April 2026. Sesi DigiTalks penuh insight dan sharing pengalaman pada acara tersebut turut menghadirkan best team IndonesiaNEXT tahun ke-9 – PennyWise, M. Abir Nuchiyah yang merupakan mahasiswa Teknik Dirgantara Fakultas Teknis Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB, Dosen Metalurgi ITB Imam Santoso, serta Co-Founder & CIO INFIA Group Muhammad Noviar Rahman. Selanjutnya, roadshow IndonesiaNEXT Goes to Campus akan juga hadir di Universitas Gadjah Mada (30 April 2026), BINUS University Bekasi (7 Mei 2026), dan Universitas Brawijaya (12 Mei 2026). Roadshow ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan program pengembangan talenta digital secara langsung ke lingkungan kampus. Sejak pertama kali bergulir, IndonesiaNEXT telah menjangkau lebih dari 96 ribu mahasiswa dari 705 perguruan tinggi di 38 provinsi, serta membekali lebih dari 9.000 peserta dengan sertifikasi berstandar industri. Capaian ini menjadi kontribusi Telkomsel dalam memperkuat ekosistem digital nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pendaftaran IndonesiaNEXT tahun ke-10 dibuka hingga 31 Mei 2026 dan dapat dilakukan secara online melalui tsel.id/10indonesiaNEXT. Anandoz menambahkan memasuki satu dekade perjalanan IndonesiaNEXT, Telkomsel ingin memastikan program ini terus relevan dan berdampak dengan menghadirkan pengalaman pembelajaran menyeluruh, dari penguatan kompetensi AI hingga kesiapan karier, agar talenta muda Indonesia mampu menjawab tantangan industri digital yang terus berkembang.

Pengawasan Jam Malam Pelajar Melemah, DPRD Bandung Soroti Dampaknya

RAGAM RB - Kebijakan jam malam bagi pelajar di Bandung kembali menjadi sorotan. Program yang sebelumnya digadang-gadang mampu menekan aktivitas negatif remaja, kini dinilai mulai kehilangan efektivitas karena implementasinya yang melemah di lapangan. Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Mochamad Ulan Surlan, menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut berkurangnya pengawasan berpotensi meningkatkan risiko kenakalan remaja, terutama pada malam hari. “Di awal program, pengawasan jam malam ini berjalan cukup efektif karena ada kontrol yang jelas. Namun sekarang, implementasinya seolah menghilang dan tidak lagi terasa di masyarakat,” ujar Ulan, Senin (13/04/2026). Dikaitkan dengan Kasus Kekerasan Ulan menilai melemahnya pengawasan bisa berdampak serius, termasuk meningkatnya potensi konflik antar pelajar. Ia bahkan mengaitkan kondisi ini dengan sejumlah kasus kekerasan remaja yang terjadi belakangan, termasuk insiden fatal yang merenggut nyawa pelajar akibat dugaan tawuran. “Peristiwa ini harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Ketika pengawasan melemah, anak-anak menjadi lebih rentan terlibat dalam aktivitas berbahaya, bahkan hingga merenggut nyawa,” tegas pria yang akrab disapa Om Ulan. Sebagai anggota Komisi I, ia menilai pemerintah kota belum konsisten dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, termasuk koordinasi lintas instansi dan penegakan aturan di lapangan. “Pemerintah kota harus hadir secara konsisten. Jangan sampai sebuah program hanya kuat di awal, lalu melemah seiring waktu. Ini menyangkut keselamatan generasi muda kita,” katanya. Perlu Peran Semua Pihak Lebih lanjut, Ulan menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan jam malam tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia mendorong keterlibatan aktif berbagai elemen, mulai dari aparat kewilayahan, sekolah, hingga orang tua. “Sinergi semua pihak sangat penting. Aparat di tingkat kelurahan, sekolah, hingga keluarga harus ikut mengawasi aktivitas pelajar, terutama di luar jam belajar,” ujarnya. Ia juga meminta adanya kejelasan aturan, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggar, agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi formalitas. “Kalau kebijakan ini dianggap penting, maka harus ditegakkan secara konsisten. Harus jelas siapa yang mengawasi, bagaimana pola pengawasannya, dan apa konsekuensi bagi yang melanggar,” tegasnya. Ulan mengingatkan, tanpa langkah konkret, potensi kasus serupa akan terus berulang. Ia menekankan bahwa keselamatan pelajar harus menjadi prioritas utama melalui kebijakan yang konsisten dan pengawasan nyata.***

DPRD Kota Bandung Soroti Dugaan Kebocoran Data Penduduk, Minta Pemkot Perkuat Keamanan

RAGAM RB - Kabar dugaan bocornya hingga satu juta data penduduk di Bandung langsung mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. DPRD Kota Bandung meminta pemerintah daerah tidak menunda langkah pengamanan demi menjaga kepercayaan publik. Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah kota untuk meredam kekhawatiran masyarakat. “Rasa cemas masyarakat tentu bisa dimaklumi. Data pribadi seperti identitas kependudukan sangat penting dan harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan,” ujarnya. Ia menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. Investigasi Masih Berjalan Dari hasil penelusuran awal, muncul indikasi bahwa data yang beredar tidak sepenuhnya berasal dari database kependudukan Kota Bandung. Hal ini terlihat dari adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat bukan hanya milik warga Bandung, melainkan juga dari daerah lain. Selain itu, Disdukcapil terus menjalin koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan validitas informasi tersebut. Ahmad menjelaskan bahwa sistem database kependudukan saat ini dikelola secara terpusat oleh Kemendagri, sehingga instansi daerah hanya bertugas sebagai pengguna data. “Database kependudukan tidak disimpan di server lokal Disdukcapil Kota Bandung, melainkan di pusat. Karena itu, perlu koordinasi intensif dengan BSSN dan Kemendagri untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar,” jelasnya. Ia juga mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam data yang diduga bocor, seperti struktur data yang tidak sesuai standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta perbedaan format penulisan tanggal. Desak Penguatan Sistem Keamanan Data Meski belum ada kepastian terkait sumber kebocoran, DPRD tetap mendorong langkah antisipatif dilakukan secepat mungkin. Penguatan sistem keamanan dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan data dan menjaga rasa aman masyarakat. “Kami mendorong agar pengamanan data benar-benar dimaksimalkan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan masyarakat merasa aman,” tegasnya. Sementara itu, pihak Disdukcapil Kota Bandung memastikan bahwa data kependudukan tetap dalam kondisi aman. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga keamanan data, mengingat hal ini merupakan bagian penting dari pelayanan publik.***

Peran Orang Tua Jadi Kunci, Ini Pesan Dr. Edwin Senjaya soal Ketahanan Keluarga

RAGAM RB - Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak terlepas dari kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ia menilai, ketahanan nasional pada dasarnya dibangun dari fondasi keluarga yang kuat. Menurut Edwin, peran orang tua menjadi faktor penentu dalam membentuk karakter anak serta arah masa depan mereka. Ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam mendidik anak di lingkungan keluarga dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan generasi berikutnya. “Kalau orang tua tidak mampu mengarahkan, maka kesejahteraan dan masa depan anak-anak juga akan terpengaruh,” ujarnya. Ia menambahkan, proses pendidikan anak sejatinya dimulai dari orang tua itu sendiri. Keteladanan dinilai menjadi langkah awal sebelum nilai-nilai tersebut diajarkan kepada anak. “Orang tua harus memberi contoh terlebih dahulu. Setelah itu baru mengajarkan kepada anak-anak, mulai dari hal paling mendasar seperti mengenal Tuhan, taat beragama, hingga memiliki akhlak yang baik,” katanya. Lebih jauh, Edwin menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam mencetak generasi unggul. Ia menyebut nilai-nilai seperti kasih sayang, kepedulian, sikap pemaaf, dan kedermawanan perlu ditanamkan sejak usia dini. Selain aspek karakter, pendidikan formal juga dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang masa depan. Edwin mendorong para orang tua untuk membiasakan anak gemar belajar dan membaca sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. “Pengetahuan adalah gerbang kesuksesan. Anak-anak harus didorong untuk gemar belajar dan membaca agar memiliki bekal yang kuat di masa depan,” ungkapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan akademik dan aktivitas fisik. Menurutnya, olahraga dapat membentuk disiplin serta semangat berprestasi pada anak. “Dengan berolahraga, anak-anak akan tumbuh sehat, kuat, dan memiliki semangat untuk meraih prestasi,” tambahnya. Tak kalah penting, Edwin mengajak agar nilai persatuan ditanamkan sejak dini. Ia menilai, pemahaman tentang keberagaman menjadi kunci dalam menjaga keutuhan bangsa. “Kita hidup di Indonesia yang penuh keberagaman. Anak-anak harus diajarkan untuk saling menghargai dan menjaga persatuan sebagai sesama anak bangsa,” pungkasnya.***

Perwal Mandek, Program Buruh Tersendat: DPRD Bandung Desak Disnaker Bergerak Nyata

RAGAM RB - Komisi IV DPRD Kota Bandung melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sektor ketenagakerjaan yang dinilai masih jauh dari harapan. Sejumlah program mandek, regulasi turunan tak kunjung terbit, hingga tingginya angka pengangguran menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi Pemerintah Kota Bandung. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyoroti lambannya penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan mandat regulasi.Jasa Publikasi Berita “Perda ini sudah ada sejak 2018, tapi Perwalnya belum juga terbit. Ini bukan hal sepele. Pemerintah daerah tidak bisa terus menunda karena ini menyangkut nasib dan kesejahteraan tenaga kerja,” tegasnya. Tak hanya soal regulasi, Komisi IV juga mengkritisi sejumlah program yang hingga kini belum terealisasi. Di antaranya penyediaan sembako murah bagi buruh serta fasilitas transportasi seperti bus gratis untuk pekerja yang dinilai sangat dibutuhkan di tengah tekanan ekonomi. “Program ini sudah menjadi amanat perda 8 tahun yang lalu, Pa Wali dan KaDis baru harus segera mengevaluasi dan melaksanakan tahapan realisainya. Buruh butuh bukti nyata, bukan janji,” ujar Iman. Di sisi lain, perubahan kebijakan pelatihan kerja yang kini lebih menitikberatkan pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi juga menuai sorotan. Meski dinilai positif, Komisi IV mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan kebutuhan riil masyarakat. “Fokus pada kompetensi itu baik, tapi jangan sampai menghilangkan pelatihan vokasi yang lebih cepat dan aplikatif. Kebijakan yang terlalu drastis tanpa ada kejelasan peralihan ke Dinas terkait lainnya, justru bisa membuat program ini tidak terserap maksimal dan upaya pengentasan pengangguran makin jauh dari harapan,” katanya. Persoalan perlindungan pekerja migran juga tak luput dari kritik. Komisi IV menilai pentingnya edukasi dan pengawasan, sehingga kasus penipuan terhadap pekerja migran, termasuk dari Kota Bandung, masih terus terjadi. “Ini pekerjaan rumah serius. Perlindungan harus diperkuat, jangan sampai warga kita terus jadi korban,” ujarnya. Lebih jauh, tingginya angka pengangguran di Kota Bandung yang masih berada di atas 7 persen menjadi alarm keras bagi pemerintah. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. “Pengangguran ini masalah besar. Tidak bisa hanya dibebankan ke Disnaker. Harus ada kerja bersama lintas dinas dengan langkah konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Iman. Komisi IV pun menegaskan bahwa seluruh kritik dan masukan yang disampaikan bukan sekadar catatan, melainkan tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti secara nyata. “Jangan berhenti di forum rapat atau diskusi. Harus ada implementasi. Kalau belum bisa dilaksanakan, sampaikan secara terbuka bagaimana tahapan realisasinya. Yang terpenting, masyarakat melihat ada keseriusan pemerintah dalam menjamin kehidupan yang layak bagi setiap pekerja,” pungkasnya.***

DPRD Ikut Awasi Penanganan Kasus Siswa Tewas Akibat Bentrokan di Cihampelas

RAGAM RB - Pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menerima audiensi dari Forum Orang Tua Murid SMAN 5 Bandung pada Selasa, 8 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bamus DPRD ini turut dihadiri Ketua Komisi IV, Iman Lestariyono. Audiensi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan sekaligus upaya mencari keadilan atas meninggalnya seorang siswa SMAN 5 Bandung di kawasan Jalan Cihampelas, yang diduga terjadi akibat bentrokan antar pelajar. Perwakilan orang tua korban, Firdan, menyampaikan harapan agar kasus tersebut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Bandung. “Kami datang ke sini untuk meminta dukungan dan pengawalan atas kasus tersebut dan berharap agar kasus serupa tidak terjadi di masa datang,” ujar Firdan, orang tua korban yang dalam audiensi tersebut. Menanggapi hal itu, Edwin Senjaya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa meskipun pendidikan tingkat SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bandung tetap memiliki tanggung jawab moral karena peristiwa terjadi di wilayah kota. “Terlebih dulu saya menyampaikan bela sungkawa dan duka cita terdalam seraya memanjatkan doa semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik,” ujar Kang Edwin. Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. “Selain itu dalam PP No. 2 tahun 2018 ada kewajiban pemerintah daerah terkait dengan urusan wajib pemerintah daerah termasuk di dalamnya adalah ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan Masyarakat,” tuturnya. Lebih lanjut, Edwin memastikan bahwa pihaknya akan mengawal penanganan kasus ini melalui koordinasi lintas instansi, termasuk bersama aparat penegak hukum dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Kami di Forkopimda selalu berkoordinasi terkait segala hal di Kota Bandung ini. Salah satu anggota Forkopimda ini adalah Pak Kapolrestabes yang tentunya menangani kasus ini,” katanya. DPRD Kota Bandung juga berencana mengeluarkan rekomendasi resmi agar proses hukum berjalan tuntas, termasuk mengungkap pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai. “Namun kami juga mendorong agar forum orang tua ini juga beraudiensi dengan DPRD Jawa Barat agar bisa didorong pola pembinaan ke depannya bagi siswa setingkat SMA yang memang domainnya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menilai kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi bersama, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan di kalangan pelajar. “Termasuk soal peningkatan CCTV agar bisa mencegah perilaku kriminal,” ujarnya.***

Telkomsel Jabar Jaga Konektivitas Pelanggan Selama Ramadan-Idulfitri 2026 Tanpa Gangguan Berarti

RBCOM - Pada periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H (RAFI 2026), mobilitas masyarakat meningkat pesat beriringan dengan lonjakan aktivitas digital di berbagai wilayah. Berbekal kesiapan jaringan terdepan dan terluasnya sebagai wujud komitmen Melayani Sepenuh Hati, Telkomsel berhasil menjaga kualitas konektivitas pelanggan agar tetap aman, nyaman, dan andal tanpa gangguan berarti Sebelumnya, Telkomsel telah siap siaga sejak awal Ramadan melalui penguatan dan optimalisasi jaringan di titik-titik prioritas, melakukan pemantauan kualitas layanan berbasis AI secara end-to-end, serta memperkuat kesiapan tim lapangan untuk memastikan agar pelanggan dapat menjalani ibadah, perjalanan mudik, hingga momen Lebaran dengan sepenuh hati. Berdasarkan catatan Telkomsel Region Jawa Barat, pada puncak periode RAFI 2026, pergerakan pelanggan antarwilayah mencapai 1,65 juta pelanggan. Arus tujuan pergerakan pelanggan terbesar mengarah ke Jakarta (285 ribu), disusul Jawa Tengah-DI Yogyakarta (115 ribu), dan Jawa Timur (29 ribu). Seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi dan hiburan digital, Telkomsel Region Jawa Barat mencatat payload puncak trafik data mencapai 5,82 petabyte – meningkat 36,15% dibanding hari normal. Dari sisi wilayah, pertumbuhan trafik data tertinggi tercatat di Tasikmalaya +30,94%, Ciamis +25,73%, Pangandaran +23,26%, dan Kuningan +21,78%. Memastikan pelanggan tetap terhubung di momen penting kebersamaan merupakan inti dari semangat Melayani Sepenuh Hati. Untuk mengantisipasi lonjakan trafik selama periode RAFI 2026, Telkomsel memperkuat 45 titik prioritas yang mencakup jalur mudik, simpul transportasi, kawasan wisata, area permukiman, hingga titik-titik keramaian lainnya. Penentuan titik prioritas dilakukan berbasis analitik dan pemodelan Machine Learning (ML), serta diperkuat pemanfaatan AI melalui Autonomous Network untuk menjaga stabilitas layanan secara end-to-end. Selama periode RAFI 2026, hampir seluruh gangguan jaringan di titik prioritas berhasil diselesaikan tepat waktu (94,4%), dengan ketersediaan layanan mencapai 99,7%. Hasilnya, meskipun terjadi lonjakan trafik di kota-kota tujuan mudik seperti Tasikmalaya (+30.94%), Ciamis (+25,73%), Pangandaran (+23,26%), Kuningan (+21,78%), dan Garut (+20,96%), kualitas layanan Telkomsel tetap terjaga. Hal serupa juga terlihat di sejumlah lokasi wisata favorit, termasuk Tempat Rekreasi Pangandaran dan Pantai Santolo, yang mencatatkan payload tinggi masing-masing lebih dari 22,42 terabyte dan 17,47 terabyte. General Manager Region Network Operations and Productivity Jawa Barat Telkomsel Danny Agus Triawan mengatakan Ramadan dan Idulfitri adalah momen yang sangat personal bagi banyak orang, mulai dari momen untuk beribadah, mudik, hingga menjaga kedekatan dengan keluarga dan kerabat. Karena itu, Telkomsel telah berupaya menyiapkan jaringan sebaik mungkin sebagai bagian dari komitmen Melayani Sepenuh Hati, agar pelanggan bisa menjalani rangkaian Ramadan hingga Lebaran dengan sepenuh hati. "Kami terus memantau performa layanan dan melakukan penguatan di titik-titik prioritas, supaya koneksi tetap stabil ketika dibutuhkan, baik untuk silaturahmi, perjalanan, maupun aktivitas digital sehari-hari," ujarnya.

DPRD Kaji Rencana Dukungan untuk Keberadaan Kementerian Haji dan Umrah Kota Bandung

RAGAM RB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menerima kunjungan audiensi dari jajaran pengurus haji dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas dampak pemisahan kelembagaan Kementerian Haji dari pemerintah pusat. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bandung pada Rabu, 7 April 2026. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota Komisi IV turut hadir, termasuk Ketua Komisi IV H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., Wakil Ketua H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., serta beberapa anggota lainnya. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah belum siapnya dukungan infrastruktur dan anggaran di daerah sebagai konsekuensi dari pemisahan Kementerian Haji di tingkat pusat. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat operasional kelembagaan baru tersebut di daerah. “Karena ada pemisahan Kementerian Haji dari pusat, otomatis harus sampai ke bawah. Tapi tidak serta-merta infrastrukturnya siap. Anggaran operasionalnya juga belum menyertai,” kata Iman. Dalam diskusi tersebut, muncul usulan penyediaan lahan untuk pembangunan kantor Kementerian Haji. Namun, Pemerintah Kota Bandung menilai opsi ini perlu pertimbangan matang mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki kota. “Kalau ada lahan dari pemerintah kota, mereka punya anggaran untuk membangun. Tapi kita juga harus melihat kondisi Kota Bandung yang lahannya terbatas,” kata Iman. Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan lahan lebih difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya pembangunan sekolah dasar dan menengah pertama yang masih belum merata di beberapa wilayah. “Kita saja diminta menyiapkan lima hektare untuk sekolah rakyat itu tidak sederhana. Belum lagi kebutuhan SD dan SMP yang masih ada blank spot, terutama SMP,” ujar Iman. Selain persoalan lahan, permohonan hibah untuk mendukung operasional kegiatan haji juga belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur kelembagaan yang berdampak pada mekanisme penganggaran. “Kalau hibah sudah ditetapkan ke satu lembaga, tidak bisa langsung dialihkan ke lembaga lain. Itu aturan yang harus kita patuhi,” katanya. Dengan kondisi tersebut, dukungan hibah dari Pemerintah Kota Bandung diperkirakan baru dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya dan direalisasikan paling cepat pada 2027. “Secara praktis, 2026 kita belum bisa support hibah. Pengajuan baru bisa dilakukan tahun ini, sehingga realisasinya kemungkinan di 2027,” tuturnya. Situasi ini turut berimbas pada pelaksanaan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta fungsi pengawasan pemerintah kota yang belum bisa berjalan optimal pada tahun 2026. Meskipun demikian, DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. “Kita tetap support sesuai kewenangan. Nanti kita cek juga apakah ada aset kota yang memungkinkan untuk digunakan,” ujarnya.***

Proyek BRT Bandung Disorot DPRD, Uung Tanuwidjaja: Proyek BRT Harus Bintang Lima, Bukan Sekadar Jalan

RAGAM RB - Rencana pembangunan sistem transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) di Bandung kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, menilai proyek ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Perhubungan. Menurutnya, proyek yang masuk dalam kategori strategis nasional tersebut tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Ia menekankan bahwa kualitas hasil pembangunan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. “Jangan sampai pembangunan fisik dilakukan, tapi hasilnya tidak maksimal. Anggarannya bintang lima, hasilnya juga harus bintang lima,” tegasnya. Pernyataan tersebut muncul setelah adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung yang menghentikan sementara izin proyek BRT. Langkah ini diambil karena ditemukan sejumlah masalah terkait kualitas pekerjaan di lapangan yang dinilai belum memenuhi standar. Uung mengungkapkan, sejak awal dirinya telah mengingatkan pentingnya perhatian serius terhadap proyek transportasi ini. Ia berharap pembangunan BRT dapat menghadirkan infrastruktur dengan kualitas tinggi serta tidak mengalami hambatan seperti proyek sebelumnya. Selain aspek teknis, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dan manfaat kehadiran BRT sebagai solusi transportasi kota. “Sosialisasi harus terus dilakukan hingga BRT benar-benar diluncurkan, agar masyarakat memahami dan bisa mendukung program ini,” ujarnya. Tak hanya itu, Uung juga meminta pemerintah mengantisipasi dampak yang mungkin muncul, terutama terkait kemacetan dan kondisi sosial ekonomi warga. Ia mencontohkan kawasan seperti Jalan Sudirman yang sudah padat, ditambah aktivitas pasar di wilayah Andir dan Ciroyom yang berpotensi memperparah kondisi lalu lintas saat BRT mulai beroperasi. “Jika tidak diantisipasi, ini bisa menimbulkan persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, langkah mitigasi dan sosialisasi harus dilakukan secara matang,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas pihak menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. “Kalau BRT berjalan lancar dan sesuai rencana, ini akan menjadi langkah besar bagi Kota Bandung. Kita bisa memiliki sistem transportasi publik yang modern, nyaman, tepat waktu, dan terintegrasi,” pungkasnya.***

DPRD Bandung Genjot Optimalisasi UHC, Warga Tanpa BPJS Tetap Terlayani

RAGAM RB - Komitmen memperluas akses layanan kesehatan bagi warga terus ditegaskan Aswan Asep Wawan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok kurang mampu di Bandung. Dorongan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, aparatur kewilayahan, hingga pimpinan rumah sakit negeri dan swasta. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program UHC. Dalam pembahasan tersebut, Aswan mengungkapkan bahwa anggaran awal program UHC saat ini berada di kisaran Rp125 miliar. N amun, angka tersebut dinilai belum mencukupi sehingga akan diajukan penambahan pada APBD Perubahan agar mencapai sekitar Rp300 miliar sesuai kebutuhan riil di lapangan. “Program ini sangat penting karena menyasar warga Kota Bandung yang belum memiliki BPJS Kesehatan, sehingga tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit,” ujarnya. Ia menjelaskan, skema UHC dirancang untuk memangkas hambatan akses layanan kesehatan. Warga cukup menunjukkan KTP Kota Bandung untuk memperoleh pelayanan medis, tanpa harus terkendala status kepesertaan BPJS. Menurutnya, implementasi program ini juga didukung sikap kooperatif dari berbagai rumah sakit. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya penolakan terhadap pasien dari kalangan kurang mampu. “Kami minta semua pihak, termasuk lurah dan camat, untuk tidak mempersulit warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Prinsipnya, tidak boleh ada warga yang sakit tapi tidak terlayani,” tegasnya. Meski begitu, Aswan mengakui masih terdapat kendala administratif, salah satunya terkait penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di sejumlah wilayah, proses ini masih menemui hambatan meskipun regulasi memperbolehkannya. “Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai alasan administratif justru menghambat warga untuk berobat,” katanya. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program UHC secara maksimal. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung mendatangi puskesmas terdekat sebagai pintu masuk layanan. Dalam forum yang dihadiri ratusan peserta tersebut, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi dan menyederhanakan birokrasi agar layanan kesehatan bisa diakses dengan cepat dan merata. Aswan menegaskan, berbagai kondisi kesehatan, mulai dari persalinan hingga penyakit berat seperti jantung, harus mendapatkan penanganan tanpa perbedaan perlakuan. “Pelayanan kesehatan harus setara. Tidak boleh ada perbedaan antara pasien umum dan pasien UHC. Ini komitmen yang terus kami kawal,” pungkasnya.***

Belanja Pegawai Bandung Mendekati Ambang Batas, DPRD Dorong Efisiensi dan Optimalkan PAD Pariwisata

RAGAM RB - Tekanan terhadap struktur anggaran di Bandung mulai terasa seiring meningkatnya porsi belanja pegawai yang kini mendekati batas maksimal. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Bandung agar keseimbangan fiskal tetap terjaga. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyebut komposisi belanja pegawai saat ini sudah berada di angka 29 persen dari total anggaran. Meski masih di bawah ambang batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat, ruang geraknya dinilai semakin terbatas. “Secara aturan masih aman, tapi ruangnya sudah sangat sempit. Karena itu, efisiensi harus terus dilakukan dan yang paling penting adalah peningkatan produktivitas kinerja pegawai,” ujar Asep. Ia menekankan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pegawai harus sebanding dengan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. Produktivitas aparatur menjadi faktor utama agar anggaran tersebut benar-benar berdampak. Menurutnya, peningkatan kinerja harus tercermin dalam pelayanan yang lebih cepat, tepat, serta inovatif. Tanpa itu, beban belanja pegawai justru berpotensi membebani keuangan daerah tanpa memberikan hasil optimal. Di sisi lain, DPRD juga menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor. Dunia pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan kebutuhan guru yang belum terpenuhi secara ideal. “Kami menerima laporan bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Di beberapa instansi juga sama. Ini jadi tantangan, karena di satu sisi ada pembatasan belanja pegawai, tapi di sisi lain kebutuhan di lapangan nyata,” ungkapnya. Untuk mengatasi dilema tersebut, Asep mendorong pemerintah kota mengambil langkah strategis yang tidak semata mengandalkan penambahan pegawai. Ia menyarankan pendekatan yang lebih adaptif, seperti redistribusi tenaga kerja, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi. “Harus ada solusi kreatif. Tidak bisa hanya menambah pegawai, tapi juga bagaimana memaksimalkan yang ada. Digitalisasi layanan misalnya, bisa jadi salah satu jawaban,” tambahnya. Selain fokus pada pengendalian belanja, DPRD juga menekankan pentingnya memperkuat sisi pendapatan daerah. Dalam hal ini, sektor pariwisata dinilai sebagai potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Asep menilai, daya tarik Bandung sebagai destinasi wisata tidak diragukan lagi. Aktivitas wisata yang tinggi, terutama pada akhir pekan, seharusnya mampu menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Potensi wisata Bandung itu luar biasa. Setiap akhir pekan saja kita lihat sendiri, kota ini dipadati wisatawan. Ini peluang besar untuk meningkatkan PAD,” katanya. Ia menjelaskan bahwa kehadiran wisatawan memberikan efek berantai bagi perekonomian. Mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM, semuanya ikut bergerak dan berkontribusi pada penerimaan daerah. Meski demikian, ia mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tidak membebani masyarakat lokal. Pendekatan yang diambil harus berfokus pada optimalisasi aktivitas ekonomi dari para wisatawan. “Konsepnya bukan menambah beban masyarakat, tapi memanfaatkan pergerakan ekonomi yang sudah ada. Wisatawan datang, mereka belanja, menginap, makan—di situlah sumber PAD yang harus dimaksimalkan,” jelasnya. Ia juga mendorong inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata, termasuk penataan destinasi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan promosi berbasis digital. Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, DPRD berharap pemerintah kota mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Efisiensi, produktivitas, dan inovasi menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berjalan tanpa melampaui batas anggaran. “Intinya bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa tetap memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” pungkas Asep.***

Waspada Cuaca Ekstrem, DPRD Desak Pemkot Bandung Perketat Pengawasan Pohon dan Reklame

RAGAM RB - Cuaca ekstrem yang belakangan melanda Bandung memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif. Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung, Rieke Suryaningsih, mendesak pemerintah kota agar tidak lengah dan segera memperkuat langkah mitigasi demi melindungi warga. Ancaman utama yang disorot adalah potensi tumbangnya pohon-pohon tua serta robohnya tiang reklame saat hujan lebat disertai angin kencang. Menurut Rieke, kedua hal tersebut kerap luput dari pengawasan rutin, padahal risikonya sangat besar terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi pohon, termasuk cabang dan batang yang mulai rapuh. Banyak pohon di Kota Bandung dinilai sudah mengalami pelapukan dan berpotensi membahayakan keselamatan publik. “Pohon-pohon itu harus benar-benar diperiksa. Ada yang sudah keropos dan berisiko tumbang. Dahan-dahannya juga perlu dirapikan agar tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada struktur reklame yang berdiri di berbagai titik kota. Tanpa perawatan yang baik, tiang reklame bisa menjadi ancaman serius ketika diterpa angin kencang. Rieke kembali mengangkat pentingnya program pendataan pohon melalui konsep “KTP pohon” yang pernah diwacanakan. Menurutnya, program ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait perawatan hingga penebangan pohon secara tepat. “Program KTP pohon ini sebetulnya sangat penting. Dengan data yang jelas, kita bisa mengetahui mana pohon yang harus dirawat, dipangkas, atau bahkan ditebang demi keselamatan,” katanya. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama saat suhu udara meningkat tajam hingga melampaui 34 derajat Celsius. Aktivitas luar ruangan disarankan untuk dikurangi demi menjaga kesehatan. “Kalau cuaca sangat panas atau ekstrem, sebaiknya aktivitas di luar dikurangi. Kita harus bisa mengukur kemampuan tubuh dalam beradaptasi agar tidak berdampak pada kesehatan,” tuturnya. Lebih jauh, Rieke menyoroti potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir yang masih mengintai sejumlah wilayah kota saat hujan deras. Meskipun perbaikan infrastruktur telah dilakukan di beberapa titik, ia menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Namun, menurutnya, persoalan sampah justru bisa menjadi ancaman yang lebih kompleks, terutama saat memasuki musim kemarau. Pengelolaan yang belum optimal berpotensi memicu berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Yang saya khawatirkan ke depan justru soal sampah. Ini harus segera ditangani dengan serius dan sistematis, karena bisa menimbulkan dampak yang lebih luas,” pungkasnya. DPRD pun mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk tidak hanya bertindak saat kondisi darurat, tetapi juga memperkuat langkah preventif melalui koordinasi lintas sektor agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.***